SuaraJogja.id - Program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada di bawah sorotan tajam.
Alih-alih meningkatkan gizi anak sekolah, program ini justru dituding menjadi sumber malapetaka setelah serangkaian insiden keracunan massal yang terus berulang, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Jogja Corruption Watch (JCW) menjadi garda terdepan yang menyuarakan desakan penghentian total program ini.
Mereka menilai, rentetan kasus keracunan bukan lagi sekadar insiden terisolasi, melainkan sebuah bukti kegagalan sistemik yang mengkhawatirkan.
Menurut data yang dihimpun JCW, sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2025, ratusan siswa, bahkan karyawan sekolah di DIY telah menjadi korban.
Mereka mengalami gejala serupa: sakit perut, mual, muntah, hingga diare setelah menyantap menu MBG. Ironisnya, JCW menyoroti hampir tidak adanya proses hukum yang tegas terhadap para penyedia makanan yang diduga lalai.
"Mengacu pada maraknya kasus keracunan diduga dari menu MBG yang disantap oleh siswa diberbagai daerah termasuk di DIY, maka sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan segera proyek MBG," tegas Baharuddin Kamba, Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Kasus teranyar yang memicu kemarahan publik terjadi di Kecamatan Mlati, Sleman, di mana ratusan siswa dari tiga sekolah—SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Muhammadiyah Mlati—dilaporkan mengalami keracunan massal.
Peristiwa ini seolah menjadi pengulangan dari tragedi sebelumnya.
Baca Juga: Jumlah Siswa Keracunan di Tiga Sekolah Sleman Bertambah Jadi 178 Orang
Pada akhir Juli 2025, puluhan siswa di SMP Muhammadiyah 2 Wates dan SMP Negeri 3 Wates di Kulon Progo juga tumbang dengan gejala yang sama.
Mundur ke bulan Juni 2025, korban bahkan datang dari kalangan anak usia dini, di mana sejumlah siswa TK ABA Kasatriyan Wates mengalami diare dan muntah-muntah.
JCW menilai, evaluasi yang selama ini digembar-gemborkan terbukti tidak efektif.
Kasus terus berulang, menunjukkan lemahnya pengawasan dan standar kualitas makanan yang disediakan.
Lebih jauh, JCW mencium adanya risiko yang lebih besar di balik kelalaian ini.
"Ketimbang kisruh terus dan menimbulkan korban, lebih baik Presiden Prabowo menghentikan program MBG saat ini juga. Selain masalah pemborosan karena anggarannya segede 'gaban' juga berpotensi terjadinya praktik korupsi," ungkap Kamba sapaan akrabnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
Terkini
-
5 Mobil Bekas 7-Seater, Harga di Bawah Rp80 Juta, Cocok untuk Keluarga Muda
-
Waspada! Peringatan Cuaca Ekstrem di Yogyakarta: Siap-siap Panas Menyengat dan Hujan Mendadak!
-
Rezeki Nomplok! Saldo DANA Kaget Rp299 Ribu Menanti, Sikat 4 Link Ini Sekarang!
-
Ingin Pergi ke Banjarmasin? Ini Tempat Wisata Terbaik untuk Itinerary Weekend
-
Jogja Darurat Sampah Jelang Nataru, Timbangan Digital Jadi Senjata Kontrol