SuaraJogja.id - Program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada di bawah sorotan tajam.
Alih-alih meningkatkan gizi anak sekolah, program ini justru dituding menjadi sumber malapetaka setelah serangkaian insiden keracunan massal yang terus berulang, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Jogja Corruption Watch (JCW) menjadi garda terdepan yang menyuarakan desakan penghentian total program ini.
Mereka menilai, rentetan kasus keracunan bukan lagi sekadar insiden terisolasi, melainkan sebuah bukti kegagalan sistemik yang mengkhawatirkan.
Menurut data yang dihimpun JCW, sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2025, ratusan siswa, bahkan karyawan sekolah di DIY telah menjadi korban.
Mereka mengalami gejala serupa: sakit perut, mual, muntah, hingga diare setelah menyantap menu MBG. Ironisnya, JCW menyoroti hampir tidak adanya proses hukum yang tegas terhadap para penyedia makanan yang diduga lalai.
"Mengacu pada maraknya kasus keracunan diduga dari menu MBG yang disantap oleh siswa diberbagai daerah termasuk di DIY, maka sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan segera proyek MBG," tegas Baharuddin Kamba, Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Kasus teranyar yang memicu kemarahan publik terjadi di Kecamatan Mlati, Sleman, di mana ratusan siswa dari tiga sekolah—SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Muhammadiyah Mlati—dilaporkan mengalami keracunan massal.
Peristiwa ini seolah menjadi pengulangan dari tragedi sebelumnya.
Baca Juga: Jumlah Siswa Keracunan di Tiga Sekolah Sleman Bertambah Jadi 178 Orang
Pada akhir Juli 2025, puluhan siswa di SMP Muhammadiyah 2 Wates dan SMP Negeri 3 Wates di Kulon Progo juga tumbang dengan gejala yang sama.
Mundur ke bulan Juni 2025, korban bahkan datang dari kalangan anak usia dini, di mana sejumlah siswa TK ABA Kasatriyan Wates mengalami diare dan muntah-muntah.
JCW menilai, evaluasi yang selama ini digembar-gemborkan terbukti tidak efektif.
Kasus terus berulang, menunjukkan lemahnya pengawasan dan standar kualitas makanan yang disediakan.
Lebih jauh, JCW mencium adanya risiko yang lebih besar di balik kelalaian ini.
"Ketimbang kisruh terus dan menimbulkan korban, lebih baik Presiden Prabowo menghentikan program MBG saat ini juga. Selain masalah pemborosan karena anggarannya segede 'gaban' juga berpotensi terjadinya praktik korupsi," ungkap Kamba sapaan akrabnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
PRYAKKUM Luncurkan 2 Film Pendek & Buku Saku, Fokus pada Kesehatan Mental Remaja
-
Gelombang Pengunduran Diri di Partai Buruh Berlanjut, Seluruh Pengurus DIY Kompak Pamit
-
Viral Debat Mahasiswa dan Rektorat UNY saat Hendak Gelar Aksi, Begini Kronologi Lengkapnya
-
Sri Sultan Absen dari Agenda Pemerintahan, Paku Alam X Ditunjuk Jadi Plh Gubernur DIY
-
Rp4,6 Miliar Digelontorkan, Mesin Produksi Susu di DIY Diduga Tak Pernah Berfungsi