Arahan Sultan Pasca Ricuh: Kurangi Seremoni, Pejabat Utamakan Empati, Jaga Daerah dari Instabilitas

SuaraJogja.id - Pasca terjadinya ricuh di Mapolda DIY, Jumat (29/8/2025), Gubernur DIY, Sri Sultan HB X bersama Mendagri, Tito Karnavian dan sejumlah pejabat daerah lain secara daring di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (30/8/2025) kemarin.

Dalam pertemuan itu, Sultan mendapatkan beberapa arahan yang mesti disampaikan kepada pejabat di tingkat daerah, termasuk kabupaten/kota.

Pejabat di tingkat daerah harus mengurangi berbagai kegiatan seremonial yang berlebihan.

Sultan menilai kegiatan masih bisa dilakukan namun harus dengan kesederhanaan dan mempertimbangkan kondisi sosial agar tidak menyakiti hati masyarakat.

"Sekarang hanya masalahnya bagaimana diri kita masing-masing, pejabat itu sendiri, bisa menyesuaikan pada kondisi lingkungan sosial. Jangan sampai pamer. Istilahnya empan papan itu. Jadi peka kalau itu muncul menjadi isu," ujar dia dikutip Minggu (31/8/2025).

Sultan menegaskan pentingnya sikap empan papan atau kemampuan menempatkan diri bagi para pejabat dan kepala daerah.

Dalam situasi yang rentan menimbulkan instabilitas ini, Sultan minta kepala daerah tidak cukup hanya mengandalkan pengamanan aparat.

Ia juga mengajak para pemimpin untuk aktif menjaga suasana sosial dengan perilaku yang bijak dan sederhana.

Sebab kepala daerah punya tanggung jawab untuk menjaga daerahnya masing-masing.

Baca Juga: 'Stay Safe Lur!': Demo di Jogja Mencekam, Saksi Mata Ungkap Kondisi di Sekitar Polda DIY Minggu Pagi

"Berarti harus bisa berperan aktif di dalam membangun daerahnya dari kemungkinan instabilitas," tandasnya.

Sultan menyebut, instabilitas tidak selalu muncul karena faktor politik atau keamanan.

Namun juga bisa dipicu oleh hal-hal kecil yang dianggap publik sebagai bentuk ketidakpekaan pejabat.

Akar keresahan sering muncul karena perilaku pejabat yang tidak selaras dengan rasa masyarakat.

Ia menyinggung kasus tayangan joget anggota DPR yang viral sebenarnya terjadi setelah sidang selesai. Namun hal itu dipersepsikan publik sebagai bagian dari acara resmi.

"Sepertinya itu sesuatu yang akhirnya timbul persoalan dan tontonan di publik. Jadi [pejabat harus] peka. Aktivitas sosial lebih baik ditonjolkan, daripada sekadar pernikahan yang bermewah-mewah ditampilkan di TV," ungkapnya.