- Demo besar yang terjadi beberapa hari terakhir menjadi sorotan Mahfud MD
- Besar kemungkinana adanya penunggang dari demo tersebut
- Tak persoalkan siapa dalang dan penunggangnya, bagi Mahfud pemerintah harus segera berbenah
SuaraJogja.id - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD buka suara terkait gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Meski lahir secara organik dari masyarakat, dalam aksi itu ada pihak-pihak yang mencoba menungganginya.
"Ya, saya sudah berkali-kali katakan bahwa munculnya demo ini aslinya adalah organik. Organik itu ada alasan-alasan yang memang muncul dari bawah dan kecil. Cuma kemudian ada yang menunggangi," papar Mahfud di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurut Mahfud, banyak teori beredar soal siapa pihak yang menunggangi gerakan massa.
Namun Mahfud tidak ingin berspekulasi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.
Sebab inti persoalan sebenarnya terletak pada akumulasi kekecewaan publik yang dibiarkan menumpuk tanpa jawaban berarti dari pemerintah.
Masyarakat kecewa debgan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
"Pokok masalahnya itu akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pernah ditanggapi serius. Jadi bertumpuk-tumpuk masalah, tidak pernah ditanggapi. Terkadang kalau hanya diketawain, disindir, macam-macam lah. Sehingga kemudian muncul gerakan itu," tandasnya.
Mahfud menyebut ada perbedaan antara dalang dan menunggangi.
Baca Juga: Lima Pos Polisi di Sleman dan Kota Jogja Jadi Sasaran Perusakan, Polisi: Diduga Upaya Provokasi
Hal itu pula yang sempat menyulitkan aparat untuk membedakan sehingga demo berakhir ricuh.
"Kalau mendalangi itu dia yang merencanakan, lalu dia yang menggerakkan. Ini ndak, masyarakat organik. Makanya tidak tersentuh oleh intelijen sebelumnya. Tiba-tiba muncul blur gitu, kan, karena pemicunya muncul, ya, organiknya muncul juga," ungkapnya.
Mahfud pun meminta negara mengambil pelajaran dari peristiwa demonstrasi yang terus terjadi saat ini.
Penanganan unjuk rasa memang sudah dilakukan, termasuk terhadap pihak-pihak yang disebut perusuh.
Tetapi kualitas tanggapan negara terhadap aspirasi rakyat harus ditingkatkan.
Sebab mengurus negara tidak sama halnya dengan mengurus warung kopi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
- Daftar Shio yang Paling Tidak Cocok dengan Shio Macan dalam Bisnis dan Asmara
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Gubernur Sulsel Telepon Langsung Pemilik SPBU
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh
-
Lima Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Muhammadiyah Minta Pencarian Gunakan Teknologi Terbaru
-
Heboh LHKP Muhammadiyah Cap Program MBG Haram, Haedar Nashir Buka Suara
-
Jelang Tanwir ke-114, Muhammadiyah Sentil Masalah Bangsa Menumpuk, Elite Tak Gerak Cepat
-
Dana Desa Dipangkas untuk Kopdes Merah Putih, Banyak Lurah Takut Masuk Penjara, DIY Andalkan Danais