Surat Larangan Bocorkan Keracunan MBG Viral! Yogyakarta Berani Melawan, Ini Alasannya

Hal senada disampaikan Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti yang menegaskan tidak semestinya ada upaya menutup-nutupi jika terjadi kasus keracunan MBG.

Sebab hal itu menyangkut keselamatan anak-anak.

"Kalau ada yang keracunan jangan ditutup-tutupi. Nanti masalahnya bisa lebih besar. Semua ini sudah ada mekanismenya, ada pemantauan, ada pelaporan, mestinya diikuti dari sisi pengawasan," ungkapnya.

Menurutnya, prinsip pengawasan mutu makanan harus berjalan kontinyu.

Made mencontohkan, belum lama ini pihaknya juga menerima kunjungan dari lembaga lain untuk belajar perencanaan, termasuk mengenai kualitas produk pangan.

"Pentingnya pengawasan itu pada kualitas produk dan mutu makanan. Mestinya ini harus ada secara terus-menerus. Kemarin kami juga sudah ketemu dengan Kemenko Pangan, termasuk deputinya yang mengurusi MBG, dan mereka minta dukungan pemda melalui dinas kesehatan untuk mengawasi dari sisi gizi dan keamanan pangannya," jelasnya.

Made menegaskan, menutupi kasus keracunan sama saja dengan mengabaikan keselamatan peserta program.

Sebab, bila ada keracunan tidak boleh dilaporkan, maka hal itu justruu berbahaya.

Ia menambahkan, kasus keracunan seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh dalam tata kelola program MBG.

Baca Juga: Pasca Kasus Keracunan, Kulon Progo Bentuk Satgas Makan Bergizi Gratis, Apa Saja Kewenangannya?

Evaluasi bisa menyasar berbagai aspek, mulai dari bahan baku, proses pengelolaan, hingga sistem distribusi.

Keterbukaan justru penting agar semua pihak bisa terlibat dalam memperbaiki sistem.

Semua pihak harus terlibat dan jangan malah membuat kebijakan yang merugikan siswa.

"Jangan menutup diri. Kalau memang ada kekurangan ya harus diperbaiki di sistemnya. Mungkin di bahan bakunya, pengelolaan, atau distribusinya. Pesannya sederhana, lakukan evaluasi," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi