- Pemkab Sleman kembali melakukan rotasi jabatan di September 2025 ini
- Pada Juli lalu Harda Kiswaya sudah lebih dulu merotasi para kepala dinas
- Harda tak segan mengambil langkah tegas kita pejabat tak beres dalam bekerja
- Masyarakat tak boleh rugi mendapatkan pelayanan cepat dari pemerintah
SuaraJogja.id - Bupati Sleman, Harda Kiswaya kembali merotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman.
Total ada 83 pejabat yang dirotasi kali ini.
Menurut Harda, rotasi ini tidak lepas dari kinerja yang dilakukan para pejabat di lingkungan Pemkab Sleman tersebut.
"Rotasi dalam rangka menata yang benar, cara Jawa-nya [nyari] yang pas, ini evaluasi terus," kata Harda, dikutip, Rabu (24/9/2025).
Puluhan orang yang dilantik kemarin itu meliputi pejabat administrator, pengawas dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Sleman.
Ia menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan adaptif.
"Pelantikan ini bukan hanya sekedar pengisian jabatan, melainkan dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang prima," ujar dia.
Diakui Harda, pihaknya sempat menerima masukan dari sejumlah perangkat daerah terkait.
Terlebih mengenai kinerja sejumlah pegawai di beberapa instansi tersebut sebelum rotasi jabatan ini.
Baca Juga: Tangis Pecah di PN Sleman: Terdakwa Kasus BMW Maut Bersimpuh Meminta Maaf di Hadapan Ibu Korban
Harda yang menganut sistem merit ASN menegaskan bahwa kinerja, kualitas dan kompetensi hal mutlak yang harus ditunjukkan sebagai pelayan publik.
Ia bahkan tak mematok waktu khusus untuk melakukan rotasi jabatan.
Menurutnya ketika pejabat tak bisa secara cepat beradaptasi di lingkungan kerjanya maka penggantian itu harus segera dilakukan.
"Iya pasti [akan ada rotasi lagi kalau] misal iga bulan tidak beradaptasi, pindah. Tidak masalah, kalau terlalu lama malah rugi, kalau di situ tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa memimpin organisasi, dibiarkan ya malah yang rugi masyarakat," tuturnya.
"Kalau ditempatkan seperti itu tidak bisa melayani mosok mau nunggu setahun, kasihan masyarakat. Kemudian aneh-aneh sama anak buahnya, ya tak pindah. Jadi lebih rugi kalau kita diamkan," imbuhnya.
Selain itu, Harda juga berpesan agar seluruh pejabat yang baru yang dilantik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Eks Bupati Sleman Sri Purnomo: Jangan Sampai Menghukum Orang yang Tak Berdosa
-
Wacana WFA ASN untuk Efisiensi BBM Mengemuka, Pemda DIY Pertanyakan Efektivitas Kerja
-
Pledoi Sri Purnomo: Kuasa Hukum Tegaskan Tak Ada Persekongkolan dan Keuntungan Pribadi
-
Pameran Kuliner dan Kemasan Skala Internasional Siap Digelar di Jogja, Dorong Standardisasi Mutu
-
Mulai 1992 Hingga Kini, UMKM Kuliner Ayam Panggang Bu Setu Terus Berjaya Bersama BRI