- Pemkab Sleman kembali melakukan rotasi jabatan di September 2025 ini
- Pada Juli lalu Harda Kiswaya sudah lebih dulu merotasi para kepala dinas
- Harda tak segan mengambil langkah tegas kita pejabat tak beres dalam bekerja
- Masyarakat tak boleh rugi mendapatkan pelayanan cepat dari pemerintah
SuaraJogja.id - Bupati Sleman, Harda Kiswaya kembali merotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman.
Total ada 83 pejabat yang dirotasi kali ini.
Menurut Harda, rotasi ini tidak lepas dari kinerja yang dilakukan para pejabat di lingkungan Pemkab Sleman tersebut.
"Rotasi dalam rangka menata yang benar, cara Jawa-nya [nyari] yang pas, ini evaluasi terus," kata Harda, dikutip, Rabu (24/9/2025).
Puluhan orang yang dilantik kemarin itu meliputi pejabat administrator, pengawas dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Sleman.
Ia menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan adaptif.
"Pelantikan ini bukan hanya sekedar pengisian jabatan, melainkan dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang prima," ujar dia.
Diakui Harda, pihaknya sempat menerima masukan dari sejumlah perangkat daerah terkait.
Terlebih mengenai kinerja sejumlah pegawai di beberapa instansi tersebut sebelum rotasi jabatan ini.
Baca Juga: Tangis Pecah di PN Sleman: Terdakwa Kasus BMW Maut Bersimpuh Meminta Maaf di Hadapan Ibu Korban
Harda yang menganut sistem merit ASN menegaskan bahwa kinerja, kualitas dan kompetensi hal mutlak yang harus ditunjukkan sebagai pelayan publik.
Ia bahkan tak mematok waktu khusus untuk melakukan rotasi jabatan.
Menurutnya ketika pejabat tak bisa secara cepat beradaptasi di lingkungan kerjanya maka penggantian itu harus segera dilakukan.
"Iya pasti [akan ada rotasi lagi kalau] misal iga bulan tidak beradaptasi, pindah. Tidak masalah, kalau terlalu lama malah rugi, kalau di situ tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa memimpin organisasi, dibiarkan ya malah yang rugi masyarakat," tuturnya.
"Kalau ditempatkan seperti itu tidak bisa melayani mosok mau nunggu setahun, kasihan masyarakat. Kemudian aneh-aneh sama anak buahnya, ya tak pindah. Jadi lebih rugi kalau kita diamkan," imbuhnya.
Selain itu, Harda juga berpesan agar seluruh pejabat yang baru yang dilantik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Enam Warga DIY Pernah Positif Hantavirus pada 2025, Masyarakat Diminta Tak Panik
-
Lapor Polisi Sejak 2025, Kasus Dugaan Penipuan BPR Danagung di Polda DIY Jalan di Tempat
-
Gandeng YKAKI, Tilem ing Tentrem Berikan Ruang Jeda Penuh Makna bagi Mereka yang Merawat
-
Full House di Jogja, Film 'Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan' Sukses Sentuh Hati Penonton
-
Pembangunan PSEL DIY Mundur ke 2028, Nasib Pengelolaan Sampah Kabupaten dan Kota Masih Abu-abu