- Pemkab Sleman kembali melakukan rotasi jabatan di September 2025 ini
- Pada Juli lalu Harda Kiswaya sudah lebih dulu merotasi para kepala dinas
- Harda tak segan mengambil langkah tegas kita pejabat tak beres dalam bekerja
- Masyarakat tak boleh rugi mendapatkan pelayanan cepat dari pemerintah
SuaraJogja.id - Bupati Sleman, Harda Kiswaya kembali merotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman.
Total ada 83 pejabat yang dirotasi kali ini.
Menurut Harda, rotasi ini tidak lepas dari kinerja yang dilakukan para pejabat di lingkungan Pemkab Sleman tersebut.
"Rotasi dalam rangka menata yang benar, cara Jawa-nya [nyari] yang pas, ini evaluasi terus," kata Harda, dikutip, Rabu (24/9/2025).
Puluhan orang yang dilantik kemarin itu meliputi pejabat administrator, pengawas dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Sleman.
Ia menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan adaptif.
"Pelantikan ini bukan hanya sekedar pengisian jabatan, melainkan dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang prima," ujar dia.
Diakui Harda, pihaknya sempat menerima masukan dari sejumlah perangkat daerah terkait.
Terlebih mengenai kinerja sejumlah pegawai di beberapa instansi tersebut sebelum rotasi jabatan ini.
Baca Juga: Tangis Pecah di PN Sleman: Terdakwa Kasus BMW Maut Bersimpuh Meminta Maaf di Hadapan Ibu Korban
Harda yang menganut sistem merit ASN menegaskan bahwa kinerja, kualitas dan kompetensi hal mutlak yang harus ditunjukkan sebagai pelayan publik.
Ia bahkan tak mematok waktu khusus untuk melakukan rotasi jabatan.
Menurutnya ketika pejabat tak bisa secara cepat beradaptasi di lingkungan kerjanya maka penggantian itu harus segera dilakukan.
"Iya pasti [akan ada rotasi lagi kalau] misal iga bulan tidak beradaptasi, pindah. Tidak masalah, kalau terlalu lama malah rugi, kalau di situ tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa memimpin organisasi, dibiarkan ya malah yang rugi masyarakat," tuturnya.
"Kalau ditempatkan seperti itu tidak bisa melayani mosok mau nunggu setahun, kasihan masyarakat. Kemudian aneh-aneh sama anak buahnya, ya tak pindah. Jadi lebih rugi kalau kita diamkan," imbuhnya.
Selain itu, Harda juga berpesan agar seluruh pejabat yang baru yang dilantik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
DIY Mulai Kering Kerontang, Bantuan Pusat Menunggu Status Darurat
-
Jelang HUT RI ke-81, Peternak DIY Gerah: Harga Telur Anjlok, Pakan Meroket
-
Film Dan Bandung Sapa Penonton Yogyakarta: Angkat Kisah Cinta, Persahabatan, dan Keluarga
-
Cherrypop 2026 Siap Guncang Prambanan, Puluhan Musisi Lintas Generasi Meriahkan Repelita Musik
-
42 Kasus Kebakaran Tercatat hingga Juli 2026 di Kota Jogja, Warga Diminta Tak Bakar Sampah