- Pemkab Sleman kembali melakukan rotasi jabatan di September 2025 ini
- Pada Juli lalu Harda Kiswaya sudah lebih dulu merotasi para kepala dinas
- Harda tak segan mengambil langkah tegas kita pejabat tak beres dalam bekerja
- Masyarakat tak boleh rugi mendapatkan pelayanan cepat dari pemerintah
SuaraJogja.id - Bupati Sleman, Harda Kiswaya kembali merotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman.
Total ada 83 pejabat yang dirotasi kali ini.
Menurut Harda, rotasi ini tidak lepas dari kinerja yang dilakukan para pejabat di lingkungan Pemkab Sleman tersebut.
"Rotasi dalam rangka menata yang benar, cara Jawa-nya [nyari] yang pas, ini evaluasi terus," kata Harda, dikutip, Rabu (24/9/2025).
Puluhan orang yang dilantik kemarin itu meliputi pejabat administrator, pengawas dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Sleman.
Ia menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan adaptif.
"Pelantikan ini bukan hanya sekedar pengisian jabatan, melainkan dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang prima," ujar dia.
Diakui Harda, pihaknya sempat menerima masukan dari sejumlah perangkat daerah terkait.
Terlebih mengenai kinerja sejumlah pegawai di beberapa instansi tersebut sebelum rotasi jabatan ini.
Baca Juga: Tangis Pecah di PN Sleman: Terdakwa Kasus BMW Maut Bersimpuh Meminta Maaf di Hadapan Ibu Korban
Harda yang menganut sistem merit ASN menegaskan bahwa kinerja, kualitas dan kompetensi hal mutlak yang harus ditunjukkan sebagai pelayan publik.
Ia bahkan tak mematok waktu khusus untuk melakukan rotasi jabatan.
Menurutnya ketika pejabat tak bisa secara cepat beradaptasi di lingkungan kerjanya maka penggantian itu harus segera dilakukan.
"Iya pasti [akan ada rotasi lagi kalau] misal iga bulan tidak beradaptasi, pindah. Tidak masalah, kalau terlalu lama malah rugi, kalau di situ tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa memimpin organisasi, dibiarkan ya malah yang rugi masyarakat," tuturnya.
"Kalau ditempatkan seperti itu tidak bisa melayani mosok mau nunggu setahun, kasihan masyarakat. Kemudian aneh-aneh sama anak buahnya, ya tak pindah. Jadi lebih rugi kalau kita diamkan," imbuhnya.
Selain itu, Harda juga berpesan agar seluruh pejabat yang baru yang dilantik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Moisturizer Kolagen untuk Kulit Keriput Usia 45 ke Atas, Bikin Wajah Kencang Sesuai Review
- 5 Sepatu Skechers Max Cushioning yang Empuk untuk Jalan Kaki Jauh dan Olahraga
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Rekomendasi Produk Viva untuk Eksfoliasi Wajah, Mulai Rp12 Ribuan
- Apakah Pertalite Akan Naik Harga 26 September 2026? Ini Kata Bahlil
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
Influenza A Terdeteksi di DIY, 24 Kasus Muncul, Sekolah Belum Diliburkan
-
Pestapora 2026 Siap Makin Meriah, BRImo Bawa Program Spesial
-
Cak Nun hingga Eross Sheila on 7, Jejak 77 Tahun MUHI Yogyakarta Diabadikan dalam Buku
-
Wishlist Steam Menumpuk? Ini 5 Cara Menyiasati Musim Diskon Besar
-
Sukses di Jogja, ZAP Fest 2026 Siap Sambangi 2 Kota Lain dengan Konsep Beauty, Music, dan Lifestyle