Petinggi BGN Tak Ada Ahli Gizi? Latar Belakang Ini jadi Sorotan di Kasus Keracunan Massal

SuaraJogja.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas dengan tujuan mulia untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia, kini menjadi sorotan tajam menyusul ribuan kasus keracunan massal di berbagai daerah.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 6.000 siswa dan masyarakat telah menjadi korban keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.

Situasi ini memicu gelombang kritik dan desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memperbaiki tata kelola program.

Gelombang Keracunan Massal: Lebih dari 6.000 Korban Berjatuhan

Sejak diluncurkan pada awal 2025, program MBG telah mencatat angka keracunan yang mengkhawatirkan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan sebanyak 6.425 kasus keracunan siswa dari Januari hingga September 2025, dengan lonjakan signifikan terjadi dalam dua bulan terakhir.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 4.711 korban hingga 22 September 2025, berdasarkan laporan kejadian luar biasa (KLB) dari dinas kesehatan daerah.

Kasus keracunan ini tersebar di setidaknya 18 provinsi, dengan angka tertinggi di Jawa Barat yang mencapai lebih dari 2.000 korban.

Tak hanya siswa, kasus ini juga menimpa masyarakat umum dan bahkan ibu hamil.

Baca Juga: Keracunan MBG Picu Trauma, Bupati Sleman: "Saya Paham, Harus Ada Solusi Cepat"

Investigasi awal mengungkap berbagai permasalahan di dapur penyedia makanan, termasuk kondisi tidak higienis, lokasi dekat kandang ternak atau tempat pembuangan sampah, hingga adanya "dapur fiktif" yang tidak memenuhi standar jarak tempuh ke sekolah.

Beberapa laporan bahkan menyebutkan temuan belatung dalam makanan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak evaluasi total terhadap program ini, mengingat bahwa keamanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama.

Petinggi BGN Disorot: Minim Latar Belakang Gizi Profesional

Salah satu kritik utama yang muncul adalah mengenai kualifikasi petinggi dan pengurus Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG.

Masyarakat dan netizen menyoroti dominasi latar belakang militer (purnawirawan TNI) dalam jajaran pejabat BGN, dengan minimnya kehadiran ahli gizi profesional.

Kepala BGN saat ini, Dadan Hindayana, yang dilantik pada Agustus 2024, diketahui memiliki latar belakang pendidikan di bidang entomologi (ilmu serangga) dengan fokus pada pertanian dan proteksi tanaman, bukan ilmu gizi.

Selain itu, pejabat BGN lainnya juga berasal dari beragam latar belakang seperti purnawirawan Polri, dosen, hingga mantan tim sukses, namun tidak ada yang secara spesifik berlatar belakang kesehatan atau ahli gizi.

Ketiadaan keahlian gizi di tingkat pimpinan ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab kacaunya perumusan menu dan pengawasan kualitas gizi, yang berujung pada kasus keracunan.

Ahli gizi dr. Tan Shot Yen, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, mengkritik keras menu MBG yang menyajikan makanan seperti burger dan spaghetti.

Ia mempertanyakan relevansi menu tersebut dengan gizi lokal Indonesia dan menekankan pentingnya penggunaan pangan lokal.

Langkah Mendesak Pemerintah untuk Perbaikan Program

Melihat besarnya jumlah korban dan kritik yang terus bermunculan, pemerintah didesak untuk segera mengambil tindakan konkret.

Setidaknya harus ada evaluasi total dan moratorium program.

DPR RI dan berbagai pihak, termasuk BEM-KM UGM, mendesak evaluasi total terhadap program MBG.

Moratorium sementara program dapat dipertimbangkan untuk memastikan perbaikan sistemik tanpa menambah jumlah korban.

Selain itu penempatan ahli gizi profesional harus dilakukan.

Pemerintah harus menunjuk individu dengan latar belakang gizi dan keamanan pangan yang kuat untuk memimpin dan mengawasi BGN serta program MBG di setiap tingkatan.

Keahlian di bidang ini esensial untuk merumuskan menu yang benar-benar bergizi dan aman.

Prioritas pangan lokal dan gizi seimbang perlu diperhatikan pemerintah.

Mengadopsi saran ahli gizi seperti dr. Tan Shot Yen, pemerintah perlu memastikan bahwa 80 persen menu MBG berasal dari pangan lokal yang kaya gizi, sesuai dengan karakteristik daerah.

Ini tidak hanya meningkatkan gizi tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan UMKM lokal.

Selain itu, sistem monitoring dan pengawasan akuntabel juga harus diperketat

Perlu dibentuk sistem pengawasan yang ketat dan akuntabel mulai dari pemilihan pemasok bahan makanan, proses persiapan di dapur, hingga distribusi.

Keterlibatan dinas kesehatan daerah dan puskesmas sangat penting dalam pengawasan keamanan pangan di lapangan.

Audit dapur dan SPPG. Melakukan audit menyeluruh terhadap semua dapur penyedia makanan (SPPG) untuk memastikan standar kebersihan, kelayakan lokasi, dan kepatuhan terhadap aturan jarak tempuh.

Dapur yang bermasalah harus segera ditindak atau dihentikan operasionalnya.

Pemerintah dilarang malas untuk berkoordinasi antar sektor. Meningkatkan koordinasi antara BGN dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BKKBN, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan pengawasan di tingkat pusat hingga daerah.

Kasus keracunan di program Makan Bergizi Gratis ini adalah peringatan serius bagi pemerintah.

Niat baik program harus diimbangi dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan berpihak pada kesehatan serta keselamatan penerima manfaat.

Jika tidak, program yang seharusnya menjadi solusi justru akan terus menuai tragedi.