Dana Pusat Menyusut, Yogyakarta Pangkas Anggaran: Proyek Jalan dan Gedung Terancam Mandek

SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih menunggu kepastian soal kemungkinan pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyebut sejauh ini belum ada keputusan final. Kendati demikian pihaknya telah melakukan perhitungan dampak jika pemotongan benar terjadi.

Terkait penurunan TKD pada 2026 mendatang, Hasto memperkirakan bisa mencapai sekitar Rp250 miliar.

"Ya kita belum [tahu], yang pasti kan belum sehingga kita masih menunggu, ya itu hanya estimasi kita kalau seandainya dipotong 21-26 persen kan berarti berkurangnya sekitar itu [Rp250 miliar]," ujar Hasto di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (7/10/2025).

Hasto bilang secara normal dana transfer ke daerah yang diterima Kota Yogyakarta berada di angka lebih dari Rp1 triliun.

Namun dengan skenario pemangkasan sebesar 21-26 persen, jumlah yang akan diterima tentu jauh berkurang dari biasanya.

Meski begitu, dipastikan Hasto, dua sektor penting, yaitu pendidikan dan kesehatan tidak akan terdampak oleh kebijakan pemangkasan tersebut.

Ia menegaskan, kedua bidang itu merupakan belanja wajib atau mandatory budget yang sudah diatur.

"Pendidikan enggak [terdampak] karena pendidikan menjadi mandatory budget yang sudah harus dialokasikan. Sehingga pendidikan malah ada penambahan, kemudian di kesehatan juga ada penambahan karena ada paket wajib periksa gratis," ungkapnya.

Baca Juga: Wali Kota Jogja Ungkap Alasan Program Makan Bergizi Gratis Belum Maksimal, Ini Alasannya

Ia menambahkan, dua sektor tersebut kini bahkan menghabiskan hingga 47 persen total anggaran daerah.

Sementara itu, beban terbesar lain masih berasal dari belanja pegawai yang mencapai 41 persen dari total APBD.

Dengan komposisi seperti ini, Hasto mengakui ruang fiskal pemerintah kota menjadi sangat terbatas.

Sektor yang paling mungkin terdampak dari efisiensi anggaran adalah pembangunan infrastruktur dan proyek belanja modal lain.

Hasto mengaku beberapa program fisik terpaksa ditunda demi menjaga keseimbangan anggaran.

"Belanja modal [terdampak], misalnya infrastruktur, memperbaiki jalan, membangun gedung, itu yang diefisiensikan," tuturnya.