Benarkah Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren "Dibesar-besarkan"? Ini Data dan Fakta yang Mencengangkan

2023: Sebanyak 41 santri menjadi korban di sebuah ponpes di Lombok Timur, NTB pada Mei 2023.

2024: Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, seorang pengasuh asrama mencabuli 40 santri.

Di Bekasi, seorang guru ngaji dan pemilik ponpes menjadi tersangka pelecehan tiga santriwati.

Kasus di Maros (Desember 2024) melibatkan 20 korban, dan di Jambi (Oktober 2024) dengan 12 korban.

2025: Beberapa kasus terungkap pada Januari 2025 di Jakarta Timur (5 korban), Nganjuk (2 korban), Martapura (20 korban), dan Lombok Tengah (3 korban).

Pada Juni 2025, kasus di Sumenep melibatkan 13 santri yang menjadi korban kekerasan seksual sejak 2016 hingga 2024, dan di Ciamis, seorang guru menyetubuhi santrinya berkali-kali sejak November 2024 hingga Februari 2025, dengan lima santri lain juga menjadi korban.

Perjuangan Korban Mencari Keadilan di Tengah Minimnya Pengakuan

Pernyataan Menteri Agama bahwa kasus kekerasan seksual di pesantren dibesar-besarkan oleh media seringkali bertolak belakang dengan kenyataan bahwa korban justru kesulitan mendapatkan keadilan.

Proses hukum yang panjang dan berbelit, bahkan membutuhkan penangkapan paksa, seperti pada kasus MSA di Jombang, menunjukkan lambatnya keadilan bagi korban.

Baca Juga: Penganiayaan Santri Putri: Pondok Klaim Sudah Tangani Sesuai Prosedur, Tapi Keluarga Korban Tak Terima

Seringkali, kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama mengkriminalisasi korban karena anggapan tempat tersebut suci, membuat laporan sulit dilakukan.

Para korban, terutama yang masih di bawah umur, seringkali tidak segera melaporkan karena pelaku adalah sosok yang memiliki kuasa (guru, pimpinan ponpes) dan posisi terhormat di masyarakat.

Rasa takut akan ancaman, hambatan pendidikan, serta tekanan sosial membuat korban memilih bungkam.

Potensi Kekerasan Seksual di Ponpes: Relasi Kuasa dan Ketiadaan Regulasi

Potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan ponpes cukup tinggi dan mudah terjadi karena beberapa faktor.

Pertama, relasi kuasa yang timpang antara pelaku (seringkali pengasuh, guru, atau pimpinan ponpes) dan korban (santri) menjadi pemicu utama.