Terungkap di Depan Tokoh Nasional, Sultan HB X Sentil Etika Pejabat dan Masa Depan Demokrasi

Pemimpin pun harus tahu perannya. Contohnya Sultan yang menjadi Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta harus tahu menempatkan dirinya.

Saat menjadi Gubernur, Sultan bisa saja dikawal patwal dalam acara resmi, namun saat menjadi Raja, dia tidak perlu mendapatkan fasilitas tersebut dalam aktivitas sehari-harinya.

Terbiasa Membawa Barang Sendiri

Sultan juga terbiasa membawa barang-barang pribadinya sendiri tanpa harus dikawal.

Saat berkendara di jalan raya pun, dia juga wajib mematuhi aturan lalulintas.

"Jadi ya tidak perlu berlebihan, kan kalau lampu merah ya harus berhenti," tandasnya.

Sultan juga menyoroti kondisi demokrasi yang belakangan dianggap meredup.

Ia menegaskan reformasi harus dijaga sebagai roh kehidupan bangsa.

"Bagi saya, reformasi adalah roh kehidupan. Kalau bicara demokrasi, ruang-ruang itu memang dibutuhkan, ya kita perlu membuka ruang dialog," ungkapnya.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Bikin Harga Bahan Pokok di Yogyakarta Meroket? Ini Kata Disperindag

Yogyakarta tetap demokratis dengan keistimewannya

Sultan menepis anggapan bila Yogyakarta tidak demokratis karena masih berstatus daerah istimewa dan memiliki sistem monarki di dalamnya.

Ia mengingatkan keistimewaan Yogyakarta tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, selama pemimpin dan rakyatnya sama-sama tunduk pada nilai-nilai republik.

Regenerasi dan posisi perempuan dalam kepemimpinan pun mestinya bukan masalah.

Sultan mengungkapkan pandangannya bahwa perempuan berhak menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan.

Namun Sultan bersikap konsisten terhadap nilai-nilai republik dan kesetaraan gender.