- Lonjakan permintaan kerja luar negeri menjadi ironi karena mencerminkan kegagalan penyediaan lapangan kerja layak di dalam negeri bagi warga negara Indonesia.
- Pakar UGM, Agustinus Subarsono, menyatakan apresiasi hanya layak jika kualifikasi yang dicari adalah tenaga terampil seperti dokter atau ekonom, bukan pekerja berketerampilan rendah.
- Pemerintah didesak selektif menyikapi tawaran kerja sektor pembantu rumah tangga karena tingginya angka pengangguran terbuka serta risiko kerentanan eksploitasi PMI.
SuaraJogja.id - Lonjakan peluang kerja di luar negeri yang belakangan disambut hangat oleh pemerintah dinilai menyimpan sebuah ironi besar.
Alih-alih menjadi kabar baik, fenomena ini justru dianggap sebagai cermin kegagalan negara dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warganya sendiri di tengah angka pengangguran yang masih tinggi.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, mengakui bahwa dari satu sisi, permintaan tenaga kerja dari negara lain bisa dilihat sebagai prestasi. Namun, ia mengingatkan adanya dua sisi mata uang yang perlu dicermati secara kritis.
"Banyaknya permintaan lowongan kerja di luar negeri tentu merupakan kabar gembira bagi pemerintah di tengah sulitnya menyediakan lapangan kerja di Indonesia," kata Subarsono saat dikonfirmasi, Rabu (19/11/2025).
Meski begitu, ia menekankan bahwa jenis kualifikasi pekerjaan yang diminati menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah ini sebuah kebanggaan atau justru sebuah ironi.
Menurutnya, jika permintaan didominasi oleh tenaga terampil dan terdidik, hal itu patut diapresiasi.
"Kalau yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang terdidik dan memiliki ketrampilan tinggi, seperti dokter, perawat, ekonom, chef (koki), maka Pemerintah dan masyarakat Indonesia wajib bangga karena kompetensinya diakui oleh luar negeri," ungkapnya.
Sebaliknya, jika pasar kerja luar negeri lebih banyak menyerap tenaga kerja berketerampilan rendah (low skill worker), hal ini justru menjadi tamparan keras bagi citra Indonesia sebagai negara besar.
“Kalau yang dibutuhkan adalah tenaga kerja kelas bawah, seperti Asisten Rumah Tangga (ART), cleaner service dan gardener, maka kurang membanggakan bagi negeri sebesar Indonesia ini," ucapnya.
Baca Juga: Demokrasi di Ujung Tanduk? Disinformasi dan Algoritma Gerogoti Kepercayaan Publik
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Subarsono menyoroti rekam jejak kelam yang kerap menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang bekerja sebagai ART di berbagai negara.
"Pengalaman selama ini pengiriman ART di beberapa negara Timur Tengah dan Malaysia banyak menimbulkan masalah," imbuhnya.
Cermin Kegagalan di Dalam Negeri
Menurut Subarsono, dorongan masif dari pemerintah agar warga negaranya mencari nafkah di negeri orang tidak bisa dilepaskan dari ketidakmampuan negara menciptakan lapangan kerja yang memadai di dalam negeri.
Ini menjadi jalan pintas di tengah tantangan ekonomi domestik.
"Dorongan Pemerintah bagi tenaga kerja Indonesia untuk berangkat ke LN untuk memenuhi permintaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat dibaca kurang berhasilnya Pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi warganya," tegasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Garin Nugroho Singgung Peran Pemerintah: Film Laris, Ekosistemnya Timpang
-
Soal Rehabilitasi Lahan Pascabencana di Sumatra, Kemenhut Butuh Waktu Lebih dari 5 Tahun
-
Rotasi Sejumlah Pejabat Utama di Polda DIY, Ini Daftarnya
-
Sampah Organik Milik Warga Kota Jogja Kini Diambil Petugas DLH, Simak Jadwalnya
-
DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai