Derita Guru Saat Kurikulum Terus Berubah, Kesejahteraan Jalan di Tempat Hingga AI yang Ancam Profesi

SuaraJogja.id - Amelita Tarigan, salah seorang guru sekolah swasta kecil SMP Gotong Royong, Kota Yogyakarta masih harus menelan pil pahit. Bilamana tidak, dalam peringatan Hari Guru, Lita yang mengajar matapelajaran (mapel) Bahasa Inggris lebih dari 23 tahun masih harus menghadapi masalah klasik pendidikan.

Tak hanya soal kesejahteraan guru yang belum juga terwujud optimal, kini dia masih harus menghadapi lagi perubahan Kurikulum Merdeka ke Deep Learning atau Kurikulum Mendalam. Belum lagi ancaman AI atau kecerdasan buatan yang mengancam profesi mereka.

"Yang pasti kami tetap bersemangat ya meski banyak masalah, apa pun kondisinya. Apalagi momennya ini Hari Guru," papar Lita di Yogyakarta, Selasa (25/11/2025). 

Perubahan kebijakan dan kurikulum yang datang tanpa ruang bernapas membuat banyak guru, termasuk dirinya gamang. Salah satunya mengenai konsep Kurikulum Mendalam, yang diperkenalkan pemerintah dengan visi memuliakan siswa.

Apalagi Lita harus mengajar di sekolah kecil dengan jumlah siswa tak lebih dari 13 orang. Di satu kelas VII misalnya, dia mengajar tiga siswa yang semuanya dari latar belakang ekonomi yang rendah.

Konsep memuliakan siswa dalam Kurikulum Mendalam yang digagas Kemendikdasmen saat ini memicu perdebatan internal antarguru. Belum lagi  peraturan-peraturan yang pemerintah buat sekarang membuat mereka tidak bisa bereksplorasi. 

"Ada beberapa guru yang menganggap memuliakan siswa itu malah sesuatu kemungkaran. Kadang-kadang interpretasi memuliakan itu yang membuat kita, lho kok dimuliakan. Akan tetapi bagi saya pribadi prinsipnya, anak itu juga partner kita. Kalau tidak ada siswa, kita juga tidak mungkin bisa bekerja ya," paparnya.

Bagi sekolah seperti SMP Gotong Royong yang banyak menampung siswa dengan keterbatasan akademis maupun ekonomi, implementasi kurikulum baru bukan perkara mudah. Apalagi saat ini banyak siswa yang kemampuan akademisnya dibawah rata-rata.

Contohnya seperti yang viral di sosial media (sosmed), siswa SMP belum bisa membaca ataupun berhitung. Dia sebagai guru hanya bisa mengelus dada karena artinya mereka harus mengajarkan mapel dasar di Sekolah Dasar (SD) selain mapel di tingkat SMP,

Baca Juga: Mengejutkan! Ternyata Baru 11 Persen Warga Sleman Pakai Layanan Online Disdukcapil, Apa Alasannya?

"Kalau di tempat saya, kan rata-rata kemampuan akademisnya di bawah rata-rata. Ketika murid kesulitan membaca dan berhitung, guru dipaksa bekerja ekstra. Misalnya 9 tambah 6, mereka masih pakai jari pada sudah di tingkat SMP," ungkapnya.

Persoalan ini diperparah dengan pemanfaatan AI yang sembarangan. Teknologi yang disebut-sebut sebagai penyelamat pendidikan justru jadi bumerang.

Siswa dengan mudah mengerjakan soal yang diberikannya. Namun saat ditanya lebih jauh, mereka seringkali tidak paham sama sekali.

"Misalnya ya, siswa kami minta membuat pantun, mereka cepat sekali membuatnya karena pakai AI, tapi saat saya tanya pantun itu apa, mereka tidak bisa jawab, ini miris sekali kan," lanjutnya.

Gaji yang Tak Sejalan dengan Beban

Sebagai Guru Tetap Yayasan (GTT) dengan masa kerja 23 tahun, penghasilan Lita saat ini mulai membaik meski masih jauh dari kata sejahtera. Baru setahun terakhir, perempuan 47 tahun ini bisa membawa pulan gaji sebesar Rp 2 juta per bulan sebagai tunjangan profesi.

Namun teman-teman guru lain di sekolah tidak bernasib sama. Mereka tidak mendapatkan gaji yang layak,  baik dari yayasan yang memang tak sanggup memberikan gaji besar karena keterbatasan sumber dana maupun dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) maupun BOS dari pemerintah pusat.

"Jadi guru sekolah kami yang belum tersertifikasi hanya dapat gaji dari BOSDa sebesar Rp 400 ribu per bulan, mudah-mudahan bisa naik, katanya mau naik Rp 500 ribu," jelasnya.

Lita menambahkan, realitas di lapangan di lapangan dalam mengajar saat ini jauh lebih rumit. Banyak orang tua menyerahkan seluruh proses pendidikan hanya kepada sekolah.

Padahal tanggungjawab anak tak hanya sekolah namun juga orang tua dan pemerintah. Di balik dedikasi yang tinggi untuk menerima siswa tidak mampu secara ekonomi maupun akademis untuk tetap bersekolah, sering muncul rasa terluka ketika kerja keras guru dianggap salah.

"Dukanya itu kalau bertemu wali murid yang susah diajak kerja sama. Ada wali murid, yang terlalu pintar berbicara, sok tahu, mendikte guru saat anaknya berbuat salah. Kami sebagai guru serba salah, kalau mau menghukum nanti bisa masuk ke ranah hukum, tapi kalau tidak dididik baik, mereka susah diajak belajar, jadi serba salah," tandasnya.

Karenanya di Hari Guru ini, Lita dan mungkin guru-guru lainnya berharap ada perubahan di dunia pendidikan Indonesia meski tak banyak. Apalagi suara mereka yang paling tahu kenyataan di lapangan sering tak didengar. 

Belum lagi kebijakan efisiensi anggaran yang semakin mencekik sekolah swasta, termasuk mendapatkan murid untuk diajar. Para guru membutuhkan penghargaan alih-alih  slogan. Mereka juga butuh kepastian, bukan eksperimen kebijakan, butuh kesejahteraan yang tidak sekadar janji belaka.

"Nggak apa-apa efisiensi, tapi kalau menuju kualitas, jangan terus menerus mengubah kebijakan setiap ganti Menteri, kami yang akhirnya sering direpotkan," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi