Ancaman BBM Naik Akibat Perang, Kurir Paket dan Ojol di Yogyakarta Kian Terhimpit

SuaraJogja.id - Bayang-bayang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menghantui pekerja sektor informal di Yogyakarta. Bilamana tidak, memanasnya kembali konflik geopolitik global mendorong harga minyak mentah dunia melampaui 100 US$ per barel pada Kamis (9/4/2026) kemarin.

Padahal kelompok pekerja seperti kurir paket dan ojek online (ojol) sangat bergantung pada mobilitas kendaraan. Mereka dipastikan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Potensi kenaikan BBM akan semakin menghimpit mereka. Terlebih biaya operasional yang naik untuk mengantar paket atau penumpang, kurir paket dan ojol juga masih harus berhadapan tekanan pendapatan yang tidak bertambah dari perusahaan ekspedisi atau aplikator.

Sebut saja Sekar, seorang kurir paket yang bekerja sebagai mitra salah satu perusahaan ekspedisi di Yogyakarta yang merasakan langsung tekanan tersebut. Ia tidak memiliki gaji tetap karena sistem kerja yang diterapkan adalah pembayaran berdasarkan jumlah paket yang diantar.

"Kalau kurir mitra seperti saya dihitung per paket, Rp1.800 per paket. Berapa pun paket yang dibawa tinggal dikalikan saja," ujarnya di Yogyakarta, Jumat (10/4/2026).

Dalam kondisi ideal, Sekar bisa mengantar hingga sekitar 200 paket sehari, terutama ketika permintaan pengiriman sedang tinggi. Namun dalam banyak hari lainnya, jumlah paket yang ia terima jauh lebih sedikit.

"Paling sedikit sekitar 30 paket. Kadang malah tidak dapat paket karena ada kurir plus," katanya.

Sistem kurir plus yang belakangan muncul di perusahaan ekspedisi membuat kurir mitra seperti Sekar sering hanya mendapat sisa paket. Dampaknya, penghasilan harian yang ia terima menjadi semakin tidak menentu.

Jika ia hanya membawa 100 paket dalam sehari, misalnya, maka penghasilan yang didapat hanya sekitar Rp180 ribu. Jumlah tersebut masih harus dipakai untuk berbagai kebutuhan operasional, terutama bahan bakar kendaraan.

Baca Juga: Kesaksian Warga Soal Cekcok Order Kopi Berujung Ricuh, Driver Ojol Disebut Sempat Telat Berjam-jam

"Biasanya isi bensin seminggu dua kali, sekali sekitar Rp30 ribu sampai Rp35 ribu," jelasnya.

Bila harga BBM kembali naik, Sekar khawatir pengeluaran operasional akan semakin membengkak. Sementara penghasilannya tetap tidak pasti.

"Sekarang saja kadang paketnya sedikit. Kalau bensin naik lagi ya makin berat," katanya.

Selain itu, sebagai mitra ia juga harus menanggung sejumlah kewajiban lain. Di antaranya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan deposit kerja yang dipotong bertahap dari gaji.

Meski situasi semakin sulit, Sekar mengaku masih bertahan. Sebab tidak mudah mencari pekerjaan lain di kondisi ekonomi saat ini.

"Sempat kepikiran cari kerja lain, tapi masih bertahan dulu. Kalau mau keluar juga tidak gampang," akunya.

Kondisi serupa juga dialami oleh para pengemudi ojol yang setiap hari beroperasi di jalanan Yogyakarta. Budi, salah satu pengemudi ojol mengatakan biaya BBM menjadi komponen pengeluaran terbesar dalam pekerjaannya setiap hari. 

Dalam sehari, ia biasanya menghabiskan sekitar dua hingga tiga liter bensin untuk berkeliling kota demi mencari penumpang atau pesanan makanan. Belum lagi bila dia harus mengeluarkan biaya untuk makan atau bengkel.

"Sehari muter Jogja habis dua sampai tiga liter bensin, habis sekitar Rp 30 ribu," ungkapnya.

Dengan pengeluaran yang cukup tinggi, penghasilan yang diterima  masih harus dipotong oleh aplikator hingga sekitar 20 persen.
Pendapatan harian yang didapat pun sangat bergantung pada situasi. 

Ketika permintaan sedang ramai, ia bisa memperoleh sekitar Rp100 ribu sehari. Namun ketika sepi, pendapatannya bisa turun drastis.

"Kalau lagi sepi pernah cuma dapat sekitar Rp15 ribu," jelasnya.

Persaingan antar pengemudi juga semakin ketat karena jumlah driver terus bertambah. Di tengah kondisi tersebut, ancaman kenaikan harga BBM menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Budi dan ojol lain. 

"Kalau harga bensin naik sementara tarif layanan tidak berubah, maka pendapatan bersih kami bisa-bisa semakin sedikit," paparnya.

Secara terpisah Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati menyatakan, kebijakan pemerintah yang memutuskan tidak menaikkan harga BBM di tengah tekanan kenaikan harga minyak dunia harus benar-benar diperhitungkan. Meski langkah tersebut dinilai dapat meredam kekhawatiran masyarakat dalam jangka pendek, namun bisa menimbulkan dampak negatif bagi rakyat kedepannya.

"Keputusan itu memang dapat memberikan ketenangan sementara bagi masyarakat. Namun di sisi lain bisa menimbulkan konsekuensi yang lebih berat bagi keuangan negara maupun ekonomi rakyat," tandasnya.

Mada menambahkan, kesalahan dalam pengelolaan kebijakan energi bisa berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional. Karenanya kebijakan tidak menaikkan harga BBM harus didasarkan pada kalkulasi yang akurat. 

Apalagi kebijakan energi selalu memiliki efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi. Saat pemerintah menahan harga BBM, beban subsidi yang meningkat dapat mempengaruhi kemampuan fiskal negara.

"Jika tidak diperhitungkan dengan matang, keputusan itu bisa saja justru merugikan rakyat," ungkapnya.

Bahkan jika pengelolaannya tidak tepat, lanjut Mada maka tekanan tersebut pada akhirnya bisa berdampak pada program pembangunan maupun pelayanan publik. Pengalaman pada masa pemerintahan sebelumnya mestinya bisa menjadi pelajaran penting bagi pemerintah saat ini.

Indikator keberhasilan kebijakan menahan harga BBM dapat dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat. Jika kebijakan tersebut tepat, maka daya beli masyarakat tetap terjaga, harga kebutuhan pokok tidak melonjak serta kesempatan kerja tidak semakin menyempit. 

"Namun jika pengelolaan kebijakan tidak tepat, maka risiko yang muncul justru bisa memperburuk kondisi ekonomi masyarakat dalam jangka panjang," paparnya.

Karena itu, Mada menilai koordinasi dan orkestrasi kebijakan antar kementerian menjadi hal yang sangat penting. Setiap kementerian perlu menghadirkan terobosan kebijakan yang mampu mendukung stabilitas ekonomi nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat saat ini tidak hanya menilai pemerintah dari pernyataan politik. Namun lebih dari itu dari langkah nyata yang dapat dirasakan langsung dampaknya.

"Sekecil apa pun inovasi kebijakan, selama terbukti efektif dan efisien, itu penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar bekerja menghadapi tekanan ekonomi global," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi