- Evan Lareserana diduga ditipu BPR Danagung melalui dokumen perpanjangan kredit yang mengubah statusnya menjadi nasabah gagal bayar.
- Dampak tindakan tersebut menyebabkan nama Evan di-blacklist dari perbankan dan mengakibatkan usaha miliknya di Magelang mengalami kebangkrutan.
- Evan melaporkan BPR Danagung ke Polda DIY karena merasa dirugikan akibat denda sepihak serta penanganan hukum yang lambat.
"Tapi dari aduan itu saya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Akhirnya saya membuat laporan polisi terkait kasus yang terjadi dengan saya," kata Evan.
BPR Danagung Bungkam
Jurnalis meminta konfirmasi terkait kasus yang dialami nasabahnya ini ke pihak bank. Didatangi di kantor bank setempat Jalan Solo-Jogja, Purwomartani, Kalasan, Sleman, pihak bank tak mau berstatemen.
Justru pihak bank hanya akan mengikuti proses hukum yang telah dilaporkan Evan ke Polda DIY.
Bungkamnya pihak bank, membuat kasus ini justru mengambang. Ketidakjelasan akar persoalan juga mengindikasikan penyelesaian kasus dugaan penipuan yang dialami nasabah BPR Danagung ini tak transparan.
Polda DIY harus Objektif
Kasus dugaan penipuan yang menimpa Evan Lareserana, nasabah BPR Danagung ini mendapat sorotan. Dani Eko Wiyono, selaku pendamping korban, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja penyidik Ditreskrimsus Polda DIY yang dinilai tidak profesional dan belum menemukan unsur pidana dalam laporan kliennya.
Padahal, akibat persoalan ini, usaha Evan dilaporkan mengalami kebangkrutan pasca-pengajuan kredit.
Dani menegaskan bahwa upaya mediasi telah buntu dan mendesak kepolisian untuk bertindak objektif tanpa intervensi materi.
Baca Juga: Harga Plastik Melambung, Pameran Jogja Food & Beverage Expo 2026 Jadi Momentum UMKM Cari Alternatif
"Saya berharap Polda DIY bisa mengerjakan dan menyelesaikan masalah ini dengan sangat-sangat objektif," tegas Dani.
Ia juga mempertanyakan sikap pihak bank yang terkesan lepas tangan dan hanya melimpahkan persoalan ke kepolisian tanpa kejelasan langkah mitigasi bagi nasabah.
Lebih lanjut, Dani memperingatkan agar saksi ahli yang dilibatkan nantinya tetap independen.
"Saya menginginkan adanya kejelasan dalam berstatement bagi para saksi ahli. Ketika saksi ahli tidak lagi berbicara sesuai fakta, kami akan terus melakukan aksi lainnya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
ASN Jogja Jangan Coba-coba Keluyuran Saat WFH, Absen Kini Dipelototi Pakai GPS!
-
Tegaskan Indonesia Bukan Jalur Agresi, Pemerintah Didesak Tolak Akses Bebas Pesawat Militer AS
-
Jatah WFH ASN Jogja Hari Rabu, Pemda DIY Tak Mau Jumat: Biar Nggak Bablas Liburan!
-
WFH ASN Kota Jogja Dimulai Besok, Wajib Isi Rencana Kerja dan Diawasi Ketat
-
Harga Plastik Melambung, Pameran Jogja Food & Beverage Expo 2026 Jadi Momentum UMKM Cari Alternatif
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Usung Pelestarian Budaya Berkelanjutan, Ini Rangkaian Acara Tentrem Cultural Week 2026
-
JPW Pertanyakan Sikap Humanis Polda DIY: Ada Pelempar Berlindung di Balik Barikade Polisi
-
Polda DIY Akui Terima BKO Pasukan Luar Daerah untuk Pengamanan Aksi di Malioboro
-
Peringatan Dini Cuaca DIY: Kota Jogja hingga Sleman Berpotensi Hujan Petir
-
11 Pengasuh Day Care Little Aresha Divonis Maksimal 3 Tahun, Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa