Migrasi Nonsubsidi, Pengecer di Jogja Mulai Khawatir: Harga Naik dan Stok Gas Melon Menipis

SuaraJogja.id - Kekhawatiran mulai dirasakan para pengecer LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon di Kota Yogyakarta. Harga yang perlahan naik dan stok yang dibatasi membuat pedagang eceran waswas, terlebih jika semakin banyak masyarakat beralih dari LPG nonsubsidi yang naik harganya ke LPG 3 kg bersubsidi.

Sebut saja Yati, pengecer LPG 3 kg di Gowongan, Kota Yogyakarta yang mengaku khawatir tidak kebagian menjual gas melon dari pangkalan karena diambil warga yang nonsubsidi. Dengan jumlah yang terbatas,  perempuan 67 tahun ini mengaku juga tidak bisa menyimpan stok banyak karena pembelian dari pangkalan dibatasi. 

"Sekarang ambil di pangkalan sudah Rp19 ribu. Saya jual ke pembeli Rp21 ribu," ujar Yati di Yogyakarta, Kamis (23/4/2026).

Selisih harga tersebut membuat keuntungan yang didapatnya tidak seberapa. Sehari maksimal dia hanya mendapatkan keuntungan Rp6.000 hingga Rp10.000 dari berjualan gas melon.

Padaha bagi Yati, menjual LPG 3 kg tetap menjadi sumber tambahan penghasilan yang penting bagi keluarganya. Selain berjualan gas, sehari-hari ia juga menyetor makanan ke beberapa angkringan di sekitar rumahnya. 

Pendapatan dari penjualan gas melon membantu menambah pemasukan rumah tangga. Apalagi suaminya sudah tidak bisa bekerja karena sakit.

"Untungnya sedikit, tapi lumayan buat tambahan. Cuma sekarang stok dibatasi, tidak boleh beli banyak, kalau nanti diborong yang nonsubsidi, gimana saya bisa jualan," katanya.

Kondisi serupa juga dirasakan Edi, pengecer LPG 3 kg lainnya di Yogyakarta. Ia mengaku mulai khawatir jika pasokan LPG bersubsidi semakin tertekan akibat pergeseran konsumsi dari LPG nonsubsidi.

"Kalau banyak yang migrasi dari LPG non-subsidi ke 3 kg, takutnya jadi langka," ungkapnya.

Baca Juga: Harga LPG Non Subsidi Meroket di Jogja, Penjual Resah, Ancaman Migrasi ke Elpiji 3 Kg Menguat?

Keuntungan dari penjualan LPG 3 kg sebenarnya sangat kecil. Dalam sehari, Edi mengaku mendapatkan keuntungan yang ia peroleh sering kali tidak lebih dari Rp10 ribu.

Padahal LPG 3 kg tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat kecil. Banyak pembeli datang untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, hingga angkringan.

"Ya harapannya ada aturan agar yang nonsubsidi tidak berganti ke gas melon," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Yuna Pancawati mengungkapkan di tengah kekhawatiran para pengecer, pem terus memantau pergerakan konsumsi LPG bersubsidi. Yuna memastikan indikasi migrasi konsumen ke LPG 3 kg dapat dilihat dari data penyaluran di pangkalan resmi.

"Terkait potensi migrasi konsumen ke LPG 3 kg, indikator riil pemantauan dilakukan melalui data realisasi penyaluran di pangkalan dan perbandingannya dengan kuota wilayah, termasuk melihat pola kenaikan harian atau mingguan yang tidak wajar," ungkapnya.

Menurutnya, pembelian LPG 3 kg secara nasional kini diarahkan menggunakan pendataan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP di pangkalan resmi melalui sistem digital milik Pertamina. Dengan sistem tersebut, pergerakan konsumsi LPG bersubsidi dapat ditelusuri lebih objektif.