Data Tak Akurat Bisa Bikin Kebijakan Salah Arah, Warga DIY Diajak Jujur Saat Sensus Ekonomi 2026

Data yang dikumpulkan petugas melalui gawai akan langsung terkirim ke pusat untuk menjalani proses verifikasi dan validasi secara berjenjang.
BPS juga menerapkan berbagai filter otomatis guna mendeteksi ketidaksesuaian data. 

Sistem akan memberikan peringatan apabila ditemukan kondisi yang tidak logis. Misalnya biaya usaha yang lebih besar dibandingkan omzet.

"Kami berharap akurasinya bisa mencapai 100 persen. Tetapi memang ada tantangan, mulai dari kelelahan petugas hingga kompleksitas klasifikasi usaha yang sangat banyak. Karena itu, setelah sensus selesai akan dilakukan survei evaluasi untuk memastikan kembali kebenaran data," tandasnya.

Sementara itu Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo meminta masyarakat agar tidak khawatir memberikan informasi kepada petugas.

"Data itu dirahasiakan, jadi jangan khawatir akan bocor. Data yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang tepat pula," katanya.

Menurut Hasto, sensus ekonomi merupakan momentum penting karena pendataan berskala nasional tersebut hanya dilakukan sekali dalam sepuluh tahun. Apabila ada pelaku usaha yang tidak tercatat, maka gambaran ekonomi daerah menjadi tidak lengkap.

"Kalau sampai terlewatkan, sayang sekali. Data mikro ini merekam kondisi secara detail sehingga menjadi dasar yang penting dalam perencanaan pembangunan," ujarnya.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian. Tujuannya menyediakan data dasar yang terpercaya mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

Menurutnya, hasil sensus memiliki arti strategis bagi DIY yang selama ini bertumpu pada sektor jasa, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, budaya, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Cuaca Panas Ekstrem Ancam Kesehatan Anak, Dokter Ingatkan Risiko Heat Stroke

"Sebagai daerah yang bertumpu pada kekuatan jasa, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, budaya dan UMKM, kita memerlukan potret yang utuh mengenai dinamika dunia usaha," ujarnya.

Data hasil sensus nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM, memperkuat investasi, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Data tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM, memperkuat investasi, meningkatkan daya saing daerah serta memperluas kesempatan kerja.

"Sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi