Konflik Timur Tengah Mereda, tapi Harga BBM Belum Tentu Turun di Indonesia, Ini Penjelasan Ekonom

SuaraJogja.id - Meredanya ketegangan di Timur Tengah dan kembali dibukanya Selat Hormuz memunculkan harapan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia akan ikut turun. Namun, kondisi tersebut dipastikan belum otomatis berdampak pada harga BBM di dalam negeri.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dyah Titis Kusuma Wardani, menjelaskan bahwa meski pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar minyak dunia, pembentukan harga BBM di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang jauh lebih kompleks.

"Pembukaan kembali Selat Hormuz memang menurunkan risk premium geopolitik di pasar minyak dunia. Namun, harga tidak otomatis turun drastis karena pasar masih mempertimbangkan faktor lain, seperti kebijakan produksi OPEC+, permintaan global, hingga kondisi stok minyak," kata Dyah di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMY itu, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa lancarnya kembali distribusi minyak melalui Selat Hormuz akan langsung diikuti penurunan harga BBM di SPBU. Padahal, mekanisme penetapan harga di Indonesia tidak sesederhana itu.

Ia menjelaskan pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah indikator lain, seperti rata-rata Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, biaya pengadaan, hingga kontrak perdagangan minyak yang telah berjalan.

"Untuk BBM non-subsidi, perubahan harga relatif lebih cepat mengikuti mekanisme keekonomian. Namun, untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, pemerintah tetap melakukan intervensi guna menahan dampak fluktuasi agar beban fiskal negara tetap terjaga," ujarnya.

Dyah menambahkan, nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Sebab, seluruh transaksi minyak mentah dunia menggunakan dolar AS. Ketika rupiah melemah, manfaat dari turunnya harga minyak dunia dapat tergerus bahkan hilang.

Selain itu, dampak penurunan harga minyak global terhadap perekonomian nasional juga tidak terjadi secara instan. Penyesuaian biaya produksi, distribusi, hingga tarif logistik umumnya baru terasa dalam rentang satu hingga tiga bulan, bergantung pada stok serta kontrak bisnis yang masih berjalan.

Karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru berharap harga BBM langsung turun hanya karena situasi geopolitik mulai membaik.

Baca Juga: Wacana WFA ASN untuk Efisiensi BBM Mengemuka, Pemda DIY Pertanyakan Efektivitas Kerja

Dyah mengimbau masyarakat menyikapi dinamika pasar energi global secara rasional dan tidak mudah terpengaruh isu-isu jangka pendek yang belum tentu berdampak langsung terhadap kondisi di Indonesia.

Menurutnya, menjaga stabilitas harga energi tetap menjadi kunci untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menciptakan kepastian bagi dunia usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Bagi pelaku usaha, terutama di sektor logistik, langkah mitigasi risiko melalui efisiensi operasional dan evaluasi kontrak bisnis jauh lebih penting daripada hanya berfokus pada fluktuasi harga energi harian," kata Dyah.