Ketika SD Negeri di Jogja Kekurangan Murid, Guru Patungan demi Tetap Bisa Bermimpi

SuaraJogja.id - Pagi ini hanya terdengar suara 11 siswa yang memenuhi ruang kelas 1 SD Negeri Pingit, Kota Yogyakarta dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hari kedua, Selasa (14/7/2026).  Tidak ada hiruk-pikuk puluhan atau bahkan ratusan murid baru seperti yang lazim ditemui setiap tahun ajaran baru di sekolah-sekolah lain. 

Di sekolah yang telah berdiri sejak 1984 itu, 11 murid baru itu di kelas I bahkan lebih sedikit dibanding guru dan tenaga kependidikan yang mencapai 13 orang. Namun kehadiran mereka tetap jadi cara sekolah negeri tersebut tetap bernapas.

"Tahun ini kami memang hanya dapat sebelas murid baru, jumlah ini lebih besar dari tahun lalu yang hanya tujuh siswa," ujar Kepala SN Negeri Pingit, Kota Yogyakarta,  Sri Puji Haryanti di sela MPLS.

Sejak menjadi Kepala Sekolah dua tahun terakhir, Sri Puji mengaku menyimpan kegelisahan yang mungkin juga dirasakan banyak kepala sekolah SD Negeri lain di Kota Yogyakarta. Alih-alih kualitas pendidikan atau prestasi yang mereka khawatirkan, namun bagaimana membuat sekolah negeri seperti mereka tetap hidup ketika murid terus menghilang.

Sejak beberapa tahun terakhir, SD Negeri tersebut selalu kekurangan murid baru. Tiap tahun tak lebih dari 20 siswa yang mau mengisi ruang-ruang kelas sekolah itu. Padahal target minimal rombongan belajar (rombel) di tiap kelas mencapai 28 siswa.

Angka itu mungkin terdengar sederhana. Namun bagi sekolah negeri kecil, sebelas murid berarti dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang didapat dari pemerintah ikut menyusut. Semakin sedikit siswa, semakin kecil anggaran yang diterima. 

Padahal biaya operasional sekolah tidak ikut mengecil. Ironisnya, sekolah yang tidak memungut biaya justru semakin sulit mendapatkan murid.

"Sekolah negeri kan gratis, jadi kami tidak melakukan pungutan ke siswa. Apalagi murid-murid kami berasal dari kalangan ekonomi yang rendah," ujarnya.

Di tengah fenomena kekurangan murid itu, Sri Puji mengaku sering bertanya kepada dirinya sendiri. Pertanyaan itu bukan tentang bisnis
melainkan tentang bagaimana SD Negeri seperti mereka bisa kembali menarik perhatian masyarakat yang kini lebih banyak memilih sekolah swasta, terutama yang berbasis agama.

Baca Juga: Militerisasi Kehidupan Sipil Tak Menyejahterakan Rakyat, Hanya Menyenangkan Pemimpin

Alih-alih menunggu calon siswa datang, Sri Puji memilih mendatangi mereka. Ia mengetuk pintu RT dan RW, berbicara dengan tokoh masyarakat, mencari anak-anak usia sekolah hingga ke luar wilayah Kota Yogyakarta, bahkan sampai Gamping, Sleman.

"Kalau di satu wilayah sudah tidak ada anak kecil, saya pindah ke wilayah lain. Yang bisa kami lakukan ya terus berusaha," paparnya.

Dana kecil dari pemerintah, lanjutnya membuat sekolah kesulitan menghadirkan program unggulan. Ketika program terbatas, masyarakat semakin ragu memilih sekolah tersebut.

Namun SD Negeri Pingit Memilih Tidak Menyerah

Karena dana tidak cukup, guru-guru justru memilih bergotong royong. Jika ada kegiatan yang tidak bisa dibiayai BOS, mereka urunan menggunakan uang pribadi.

"Kalau ada kegiatan yang tidak bisa ter-cover BOS, kami patungan. Itu yang membuat kami tetap bersemangat," akunya.

Sri Puji menyebut, ketika tidak mampu membayar pengajar tambahan untuk mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan pada anak, mereka "lari" keluar sekolah. Untuk mengajar pendidikan agama, para guru mengambil alih. Setiap Jumat pagi, seluruh guru muslim mengajar TPA secara sukarela.

Sri Puji juga berupaya mendatangi Kantor Urusan Agama agar sekolah mendapat dukungan program pembelajaran agama. Ia tak lupa meminta Puskesmas untuk meminta pendampingan psikolog.

Sekolah juga bekerja sama dengan Polsek setempat agar anak-anak mendapat edukasi tentang bahaya narkoba dan keamanan. Tak lupa, mereka juga meminta bantuan Koramil, Kemantren hingga Unit Layanan Disabilitas untuk mengajar siswa. 

Semua dilakukan karena sekolah tidak punya banyak pilihan. Apalagi dana BOS, BOSDa maupun BOSNas lebih banyak digunakan untuk biaya operasional anak seperti membeli buku paket dan alat tulis.

Kalaupun ada bantuan dari pemerintah, mereka menggunakannya untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak. 

"Kami harus mencari jalan, tidak ada pilihan lain karena terbatasan SDM dan biaya, apa yang harus jadi branding sekolah kami karena anggaran tidak ada," jelasnya.

Sri Puji berasumsi, fenomena menurunnya jumlah anak usia sekolah di Kota Yogyakarta ikut memperberat keadaan. Banyak kawasan yang dulu ramai anak-anak kini didominasi warga lanjut usia.

Sementara keluarga muda memilih tinggal di pinggiran kota. Akibatnya, SD negeri di tengah kota perlahan kehilangan calon murid. Kondisi itu menciptakan lingkaran yang tidak mudah diputus.

"Saya keliling di kecamatan ini, jumlah anak anak usia sekolah memang tidak banyak, ini jadi keprihatinan kami," tandasnya.

Perjuangan sekolah tak berhenti pada minimnya jumlah siswa baru. Sekolah yang juga menerima Anak  Berkebutuhan Khusus (ABK) itu harus ekstra lebih keras untuk mendampinginya meski dengan keterbatasan SDM.

Contohnya saat mengetahui salah satu murid baru tahun ajaran ini yang diduga mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Alih-alih menolak, sekolah itu menerimanya dengan baik. Dua guru langsung ditugaskan mendampingi selama proses belajar sambil menunggu asesmen dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Agustus 2026 mendatang.

"Semua sekolah sekarang sekolah inklusi. Kami tidak boleh menolak anak," jelasnya.

Di tengah keterbatasan, sekolah tetap berusaha memberikan hak belajar yang sama. Dana yang sedikit diprioritaskan membeli buku paket agar orang tua tidak terbebani.

Ketika atap bangunan rusak, sekolah itu bergegas mengajukan rehabilitasi. Kini mereka kembali mengusulkan perbaikan kusen dan kamar mandi yang mulai rapuh.

Sedangkan laptop untuk ujian memang tersedia, tetapi guru tetap menyiapkan laptop pribadi sebagai cadangan jika sewaktu-waktu perangkat sekolah mengalami gangguan. 

"Semua dilakukan agar anak-anak tidak merasakan sekolah ini sedang berjuang," ujarnya.

Namun di balik semua ikhtiar itu, Sri Puji menyampaikan satu harapan sederhana kepada pemerintah. Menurutnya, target minimal 28 siswa dalam satu rombel sudah tidak lagi realistis bagi banyak SD Negeri di Kota Yogyakarta.

Sebab fenomena itu menjadi potret persoalan yang lebih besar. Ketika SD Negeri mulai berlomba mencari murid, persoalannya bukan semata tentang kalah bersaing namun perubahan demografi, pola pikir masyaraka, hingga kebijakan yang belum menyesuaikan kenyataan di lapangan.

"Kalau bisa [rombel] diturunkan menjadi 20 siswa saja. Mencapai 20 saja sekarang sudah sangat berat," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi