21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran

SuaraJogja.id - Sebanyak 21 ribu warga Kota Yogyakarta terdampak perubahan data desil kesejahteraan. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kini mengambil langkah darurat berupa refocusing anggaran daerah demi membiayai jaminan kesehatan dan pendidikan warga yang terlempar dari bantuan sosial.

"Desil yang berubah, semula dari desil 3ada yang meloncat ke 6, ada yang loncat ke 7 itu," kata Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, Jumat (28/8/2026).

Disampaikan Hasto, lompatan data desil yang dinilai tidak realistis tersebut berujung pada terdepaknya ribuan warga rentan dari skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) serta subsidi pendidikan sekolah.

"Kalau seperti yang BPJS saja 21 ribu, yang kemudian harus PBI-nya tidak ter-cover karena desilnya berubah lagi. 21 ribu itu sekarang ini sudah terkondisi sekitar 16 ribu. Nah nanti kita masih harus berjuang lagi untuk menapis yang 5 ribu itu harus kita urus," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Pemkot tidak akan lepas tangan dan menolak menghentikan layanan bagi pasien yang membutuhkan. Apalagi yang memiliki penyakit kronis dan terancam kehilangan penjaminan akibat perubahan sistem tersebut.

"Dinas Kesehatan juga saya minta untuk ya sumber alokasi anggaran dari Jamkesda atau dari APBD juga kita siapkan untuk njagani lah, yang mereka karena terlempar dari desil yang rendah tadi," ujarnya.

Selain itu alokasi APBD dipaksa bergeser untuk membendung dampak sosial di sektor kesehatan dan pendidikan agar warga rentan tidak ditelantarkan. Termasuk melakukan refocusing anggaran untuk dua sektor krusial tersebut.

"Untuk yang kesehatan insyaAllah kita mampu, karena itu kita prioritaskan. Mungkin yang masih kita harus banyak menggali anggaran lagi itu yang untuk pendidikan," ujarnya.

"Pendidikan itu harus harus kita refocusing lagi, menyisir kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tidak begitu urgen kemudian bisa kita refocusing, direfocusing ke urusan pendidikan," imbuhnya.

Baca Juga: Polda DIY Akui Belum Terima Pemberitahuan Resmi Rencana Aksi, Titik Rawan Sudah Dipetakan

Selain itu, Hasto bilang di bidang pendidikan, intervensi anggaran diwujudkan melalui penambahan daya tampung SMP negeri. Tujuannya guna menampung anak-anak dari keluarga terdepak yang terancam tak sanggup membayar sekolah swasta.

Hal itu tentu dibarengi pula dengan perbaikan kualitas dari sekolah negeri yang ada. Sehingga minat masyarakat semakin meningkat seiring waktu.