Anggaran BNPB Terus Menyusut, Pakar Sebut Indonesia Bisa Terjebak dalam Siklus Respons Bencana

SuaraJogja.id - Penurunan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tengah tingginya risiko bencana di Indonesia dikhawatirkan melemahkan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Apalagi data BNPB mencatat 3.176 kejadian bencana sepanjang 2025. 

Meski jumlah tersebut menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 3.472 kejadian, dampaknya masih sangat besar. Sebanyak 1.554 orang meninggal dunia, 247 orang hilang, 7.755 orang luka-luka, dan lebih dari 10,3 juta orang mengungsi.

Sebagian besar bencana tersebut merupakan bencana hidrometeorologi. Banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor mencapai 99,02 persen dari total kejadian bencana pada 2025.

"Yang paling berisiko itu pengurangan risiko bencana. Karena anggaran pengurangan risiko bencana ini kan penguatan kapasitas daerah," ujar Pakar Tata Kelola Bencana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rahmawati Husein di Yogyakarta, Selasa (8/9/2026).

Dari data BNPB, anggaran BNPB turun dari Rp4,91 triliun pada 2024 menjadi Rp2,01 triliun pada 2025. Angka itu kembali turun menjadi Rp491 miliar pada 2026.

Di DIY, anggaran kebencanaan pada APBD 2027 hanya sekitar Rp18,3 Miliar. Sedangkan anggaran logistik spesifik BPBD DIY hanya sekitar Rp53 juta dalam alokasi tertentu.

Meski pendanaan kebencanaan tidak hanya berada di BNPB namun juga berasal dari kementerian/lembaga, APBD, pooling fund kebencanaan, serta Dana Siap Pakai (DSP), anggaran tersebut lebih difokuskan untuk respons ketika bencana terjadi. 

Sedangkan kebutuhan mitigasi dan kesiapsiagaan membutuhkan skema pendanaan berbeda. Padahal mitigasi bukan hanya membangun tanggul atau memperkuat infrastruktur tetapi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat. 

"Fungsi tersebut membutuhkan dukungan anggaran secara berkelanjutan," tandasnya. 

Baca Juga: Gagal Amankan Aksi di Simpang Empat Gramedia, JPW Kecam Pembiaran Bentrokan dan Keterlibatan Ormas

Rahmawati menyebut, kapasitas masyarakat tidak bisa dibangun hanya sekali. Perubahan masyarakat, sistem pemerintahan, hingga kondisi demografi membuat pendidikan kebencanaan harus dilakukan berulang dan terus-menerus.

Jika investasi mitigasi lemah, maka pemerintah berpotensi terjebak dalam pola penanganan bencana yang hanya berorientasi pada respons setelah bencana terjadi.

"Jadi akhirnya kita hanya respons, respons, respons saja," tandasnya.

Rahmawati menambahkan, simulasi kebencanaan harus rutin dilakukan. Selain itu sekolah, rumah sakit, maupun kelompok masyarakat juga perlu memiliki kemampuan menghadapi bencana sebelum kejadian berlangsung.

Ia membandingkan pengalaman Indonesia dengan Jepang dalam menghadapi tsunami. Perbedaan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan dapat berpengaruh terhadap jumlah korban ketika bencana dengan kekuatan besar terjadi.

"Di Jepang anak-anak dari kecil setiap sekolah harus latihan mitigasi. Ini kan BNPB dan Dinas Pendidikan mestinya simulasi itu wajib sebulan sekali dan diawasi oleh pemerintah," paparnya.