Jogja Punya 22 Masalah Besar yang Tak Kunjung Tuntas, Kampus Akhirnya Diminta Turun Tangan

SuaraJogja.id - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ternyata masih menyimpan sedikitnya 22 klaster persoalan yang membutuhkan penanganan bersama karena tak kunjung terselesaikan. Persoalan tersebut kini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, karena perguruan tinggi (PT) harus ikut turun tangan.

"Pemerintah bersama perguruan tinggi mulai memetakan persoalan daerah melalui pembentukan konsorsium perguruan tinggi DIY," ujar Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan dalam Konsorsium dan Saresehan Sains dan Teknologi Yogyakarta 2026 di Yogyakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurut Fauzan, angkah ini diharapkan membuat kekuatan akademisi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Seratusan lebih kampus di DIY bisa langsung diarahkan untuk membantu menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat di kota ini.

"Kalau selama ini barangkali apa yang dikerjakan oleh perguruan tinggi itu masih bersifat sendiri-sendiri atau parsial. Kalau parsial maka hasilnya kurang efektif," tandasnya.

Karenanya Fauzan meminta perguruan tinggi di DIY bekerja secara kolektif. Sehingga mereka tidak sekadar menjalankan fungsi pendidikan di lingkungan kampus.

Fauzan menilai kampus memiliki sumber daya besar yang dapat digerakkan untuk membantu pemerintah menghadapi persoalan di lapangan. Dosen dengan berbagai keahlian serta mahasiswa dinilai menjadi potensi yang harus dimanfaatkan.

Terlebih DIY menghadapi beragam persoalan yang membutuhkan pendekatan berbasis keilmuan. Mulai dari kebencanaan hingga persoalan kesehatan dan dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah marak terjadi saat ini.

"Pada hakikatnya pendidikan, kampus atau perguruan tinggi adalah entitas masyarakat, bukan berada di menara gading. Perguruan tinggi ini kan pada hakikatnya tempatnya orang pintar, orang unggul, mahasiswa, ada mahasiswa, ada dosen dan dosen memiliki keahlian yang berbeda-beda. Tentu itu harus kita gerakkan," tandasnya.

Dalam konteks kebencanaan, misalnya, perguruan tinggi diminta mengidentifikasi para pakar yang memiliki kompetensi sesuai ancaman bencana di daerah. Para pakar tersebut kemudian dapat bekerja bersama pemerintah dan instansi terkait.

Baca Juga: Berkaca dari Gunung Kelud, Sri Sultan Sebut Abu Vulkanik Anak Krakatau Bukan Diusir Pakai Kipas

Tak hanya turun sebagai tenaga ahli, perguruan tinggi juga diharapkan menghasilkan catatan empiris yang dapat digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

"Kontribusi perguruan tinggi adalah memberikan catatan-catatan empiris yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan-kebijakan lebih lanjut," tandasnya.

Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan keterlibatan perguruan tinggi dalam membantu pemda menyelesaikan persoalan daerah. Kolaborasi tersebut bukan berarti pemerintah menyerahkan seluruh persoalan kepada kampus. 

"Perguruan tinggi diposisikan sebagai mitra yang memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan masukan dan solusi berbasis data," jelasnya.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah V DIY, Setyabudi Indarto menambahkan, dari pemetaan yang telah dilakukan, tercatat 22 klaster persoalan yang sudah dipertemukan dengan kapasitas yang dimiliki perguruan tinggi. 

Proses tersebut telah melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Bahkan komunikasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi telah dilakukan untuk menentukan persoalan apa saja yang bisa dikerjakan bersama.