Sri Sultan Sebut Penurunan Foto Wapres Gibran Tidak Pantas, DPRD DIY Ungkap Fakta Sebenarnya

Meski demikian, Yuni menegaskan penurunan foto tersebut merupakan inisiatif masyarakat yang hadir dalam audiensi alih-alih inisiatif DPRD.

"Bukan mengizinkan ya menurunkan itu begitu saja," katanyanya.

Yuni menyebut terdapat 33 elemen masyarakat yang mengikuti perkembangan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Gibran. Menurut dia, salah satu hal yang menjadi dasar aspirasi massa adalah keputusan MA terkait surat keterangan sekolah Gibran.

"Yang memperkuat mereka itu adalah keputusan MA. MA kan sudah memutuskan bahwa surat keterangan sekolahnya Gibran itu ya tidak bisa dipakai sebetulnya," ujarnya.

Massa, lanjut Yuni, juga membawa tuntutan pemakzulan Gibran dan meminta agar aspirasi tersebut diteruskan kepada DPR RI.

Namun, DPRD DIY tidak memiliki hubungan langsung untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI. Karena itu, pihaknya berencana meneruskannya melalui fraksi dan partai politik masing-masing.

"Jadi kita itu tadi menyampaikan bahwa kita akan menyampaikan melalui fraksi masing-masing, melalui partai politik masing-masing mengenai aspirasi dari warga masyarakat ini," jelasnya.

Yuni juga menyinggung kekecewaan masyarakat yang dinilainya sudah berlangsung lama. Menurutnya, massa merasa aspirasinya belum mendapatkan tindak lanjut meskipun sudah ada putusan MK dan MA.

"Bagaimanapun juga masyarakat ini kan sudah lama terzalimi. Sudah lama terzalimi dan cukup diam saja, tidak ada tindak lanjut, bagaimana keputusan dari apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diputuskan MK dan MA itu," katanya.

Baca Juga: Soroti Tata Kelola Negara, Emak-Emak di Yogyakarta: Remuk!

Kontributor : Putu Ayu Palupi