Gunung Kidul Dilanda Krisis Air Bersih Menahun, Pemda DIY Akui Kewalahan

Chandra Iswinarno
Gunung Kidul Dilanda Krisis Air Bersih Menahun, Pemda DIY Akui Kewalahan
Dampak kemarau di Gunungkidul, Yogyakarta. (Suara.com/Rahmat Ali)

Biaya mengalirkan dan mengangkat sumber mata air bawah tanah di Gunung Kidul cukup mahal.

Suara.com - Persoalan kekurangan air bersih yang dirasakan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tiap tahun, diakui pemerintah provinsi (pemprov) setempat sulit dicarikan jalan keluar lantaran membutuhkan biaya yang tidak murah.

Persoalan tersebut diakui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X seperti dilansir Antara usai mengikuti agenda Syawalan di Kabupaten Gunung Kidul, Kamis (20/6/2019).

"Kita tidak mudah mengalirkan air bersih. Kami hanya bisa membantu pembuatan PAM desa (Pamdes) bagi desa-desa yang memiliki sumber mata air untuk pembangunan jaringan sendiri," katanya.

Ia mengatakan biaya mengalirkan dan mengangkat sumber mata air bawah tanah di Gunung Kidul cukup mahal. Hal itu pun masih perlu banyak mata air yang ditemukan untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Gunung Kidul.

"Hal ini membutuhkan waktu," katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Edi Basuki mengatakan sebanyak 10 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul mulai dilanda kekeringan cukup parah, sehingga berpotensi kesulitan air bersih pada musim kemarau tahun ini.

Ia mengatakan berdasarkan rapat koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah kecamatan, ada 10 kecamatan yang mulai terdampak kekeringan yaitu, Kecamatan Girisubo, Rongkop, Purwosari, Tepus, Ngawen, Ponjong, Semin, Patuk, Semanu, dan Paliyan.

"Dari 10 kecamatan terdampak kekeringan, kondisi paling parah terjadi di Kecamatan Paliyan, Girisubo, dan Rongkop. Kami sudah mendistribusikan air bersih ke tiga kecamatan tersebut sejak 1 Juni lalu," kata Edi.

Ia mengatakan BPBD Gunung Kidul sudah menyiapkan seluruh armada dan pendukungnya dalam menghadapi ancaman kekeringan dan kekurangan air bersih di wilayah ini. BPBD juga telah mensosialisasikan mekanisme pengajuan permohonan bantuan air bersih ke pemerintah kecamatan hingga desa.

Selain itu, BPBD telah meminta pemerintah kecamatan hingga desa melakukan pemetaan wilayah masing-masing yang membutuhkan bantuan air bersih, dan segera diajukan permohonan distribusi air bersih.

"Bantuan air bersih akan distribusikan apabila ada proposal permohonan yang masuk. Sehingga kalau tidak ada proposal, kami tidak melayani distribusi kepada masyarakat," katanya.

Hingga saat ini, Edi mengakui jumlah wilayah yang mengajukan bantuan masih belum banyak. Namun berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya, permintaan air bersih akan terus bertambah mendekati puncak musim kemarau.

"Kami memiliki banyak kecamatan-kecamatan yang menjadi langganan krisis air. Selain Girisubo, ada juga Tepus, Rongkop, Panggang, Purwosari, Patuk hingga wilayah Semin,” ungkapnya. (Antara)

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS