Senin Depan, Bupati Kulon Progo Dilantik Menjadi Kepala BKKBN

Chandra Iswinarno
Senin Depan, Bupati Kulon Progo Dilantik Menjadi Kepala BKKBN
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menerima kunjungan Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal di Bupati Kulon Progo, DIY. [Antara]

Setelah Hasto dilantik sebagai Kepala BKKBN akan memiliki pekerjaan rumah, mulai dari pengisian jabatan hingga menyempurnakan draf RPJM BKKBN 2020-2024.

Suara.com - Pelantikan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tinggal menunggu hari. Kepastian tersebut terungkap saat Hasto kedatangan Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (27/6/2019).

Bupati Hasto Wardoyo dipastikan bakal dilantik menjadi Kepala BKKBN pada Senin (1/7/2019).

"Kedatangan kami ke sini, sesuai perintah presiden. Kami datang ke Bupati Hasto untuk menyampaikan undangan pelantikan kepala BKKBN. Di rencanakan Senin 1 Juli 2019 di Auditorium BKKBN Pusat di Halim," katanya usai bertemu dengan Hasto Wardoyo seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan rencana pelantikan ini berdasarkan perintah dari Sekretariat Kabinet dan telah disampaikan kepada kementerian kesehatan.

"Sesuai regulasi, calon Kepala BKKBN akan dilantik oleh Menteri Kesehatan," katanya.

Nofrijal mengatakan setelah Bupati Hasto dilantik sebagai Kepala BKKBN memiliki pekerjaan rumah, mulai dari pengisian jabatan hingga menyempurnakan draf RPJM BKKBN 2020-2024.

Ia merinci pekerjaan rumah pengisian jabatan tersebut adalah pengisian total 60 jabatan tinggi, sebanyak dua pimpinan madya dan 22 pejabat tinggi pratama setingkat eselon II saat ini tak terisi. Selain itu, menandatangani SK pengangkatan hampir 1.000 CPNS dan PNS 2018 yang belum ditandatangani hingga saat ini.

"Ada PR luar dan dalam. Untuk dalam, kita sudah 1,5 tahun tak punya kepala. Maka perlu ada pembenahan pengisian jabatan, tadi saya laporkan ke Hasto," katanya.

Ia juga mengatakan calon Kepala BKKBN juga diperlukan dalam membenahi pelayanan KB setelah era BPJS, pendataan kondisi nyata keluarga Indonesia, serta memanajemen bonus demografi Indonesia.

"Menyikapi bonus demografi kita perlu memanajemen dengan baik. Puncaknya 2029 atau 2030, diharapkan umur bonus demografi bisa panjang, tak hanya dua tiga tahun saja. Dan juga koordinasi dengan kementerian atau lembaga teknis lainnya akan lebih mantap," katanya.

Sementara itu, Hasto mengaku dirinya bakal belajar lebih banyak terkait tugas BKKBN.

"Prinsip saya harus belajar banyak. Karena pengalaman saya lebih banyak di pemerintahan daerah bukan departemen. Yang kedua belajar substansi bahwa ada banyak hal yang harus disikapi terkait masalah di Indonesia," katanya.

Hasto juga berpesan kepada seluruh pejabat di Pemkab Kulon Progo dan penggantinya melanjutkan seluruh program pembangunan Kulon Progo bisa dilanjutkan, terutama yang terkait dengan kesiapan menjadi kota bandara.

"Adapun pekerjaan yang belum terselesaikan, yakni Tol, JOR, JJLS, kereta api yang telah kita konsep harus diwujudkan, termasuk pengoperasian Rumah Sakit Internasional pada Januari 2019 harus jalan, begitu juga dengan embarkasi dan imigrasi," ujarnya.

Dikemukakan Hasto, penggantinya bisa membangun daerah sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

"Kami berharap menjalankan tugasnya sesuai jalur. Jangan ada kepentingan selain untuk membangun daerah," katanya. (Antara)

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS