Soal Larangan PNS Bercadar, Sultan HB X: Urusan Pemerintah Pusat

Chandra Iswinarno
Soal Larangan PNS Bercadar, Sultan HB X: Urusan Pemerintah Pusat
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X. (Suara.com/Putu)

Kekinian, tidak ada ASN di DIY yang ditemukan mengenakan cadar saat bekerja di masing-masing instansi.

Suara.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwana (HB) X menyatakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) belum memutuskan larangan penggunaan cadar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apalagi kekinian, tidak ada ASN di DIY yang ditemukan mengenakan cadar saat bekerja di masing-masing instansi.

"Tidak tahu (pelarangan cadar), belum ada kebijakan itu," ujar Sultan usai bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjajho Kumolo di Kompleks Kepatihan DIY pada Senin (4/11/2019).

Sultan pun belum membuat kebijakan bila ada kebijakan terkait larangan ASN. Pihaknya masih menunggu arahan dari Kemenpan RB terkait kebijakan tersebut.

"Itu urusan pemerintah pusat. (Di Jogja), enggak, enggak (laporan ASN bercadar di DIY)," katanya.

Sementara, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan, tidak memberikan imbauan ke lembaga pemerintah atau kementerian lain untuk menerapkan larangan bercadar. Sebab, masing-masing kepala daerah dan kepala intansi punya kewenangan untuk mengatur.

"Tapi di Kemenpan RB wajib (dilarang gunakan cadar). Begitu keluar kantor silahkan (bebas)," katanya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS