Usai Sosialisasi Pembangunan Tol Jogja-Solo, Begini Respons Warga Jobohan

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana | Muhammad Ilham Baktora
Usai Sosialisasi Pembangunan Tol Jogja-Solo, Begini Respons Warga Jobohan
Seorang warga Dusun Jobohan, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Abdul Qodir Zaini, memberi keterangan kepada wartawan, Rabu (4/12/2019). - (SUARA/Baktora)

Qodir menyayangkan mekanisme ganti untung karena warga tidak bisa menegosiasikan harga yang mereka inginkan.

SuaraJogja.id - Warga terdampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo, di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman mengaku kecewa setelah mengikuti sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogykarta-Solo yang digelar di Balai Desa Bokoharjo, Rabu (4/12/2019).

Hal itu diungkapkan seorang warga Dusun Jobohan, Bokoharjo, Abdul Qodir Zaini (30), kepada wartawan.

"Hasil sosialisasi ini mengecewakan bagi warga Bokoharjo, khusunya Dusun Jobohan. Pemerintah tidak memberi ganti untung yang sesuai dengan harapan kami," jelas Qodir.

Pihaknya menilai, pemerintah hanya memikirkan teknis keuntungan pribadi, di mana pemerintah memberi batasan waktu kepada warga untuk melengkapi syarat agar mendapat ganti untung dari dampak pembangunan jalan tol trase Yogyakarta-Solo.

"Sosialisasi ini kami rasa warga seperti dipaksa, karena pemerintah meminta kami menyiapkan semacam syarat dan juga mengurus sejumlah tanah yang belum turun ke ahli waris dengan waktu yang telah ditetapkan," keluhnya.

Qodir menyayangkan mekanisme ganti untung karena warga tidak bisa menegosiasikan harga yang mereka inginkan, sehingga tanah yang warga tempati dihitung sesuai harga pasar.

"Kami menyayangkan ketika warga tidak bisa menegosiasikan harga tanah yang kami inginkan. Ibaratnya kami ini menjual barang [tanah] dan kami punya harga yang sesuai dengan ketentuan kami. Tetapi pemerintah sendiri sudah memiliki harga pasar yang ditetapkan, sehingga proyek jalan bebas hambatan ini malah banyak merugikan kami," ungkap dia.

Meski pemerintah memberikan harga untuk bangunan atau tanaman seperti pohon, sumur, atau bangunan kecil yang dimiliki warga, Qodir menilai hal itu hanya cara pemerintah memberi keuntungan pada warga.

Pemprov DIY, BPN DIY, dan tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo memberi sosialisasi kepada warga di Balai Desa Bokoharjo, Kabupaten Sleman, Rabu (4/12/2019). - (SUARA/Baktora)
Pemprov DIY, BPN DIY, dan tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo memberi sosialisasi kepada warga di Balai Desa Bokoharjo, Kabupaten Sleman, Rabu (4/12/2019). - (SUARA/Baktora)

"Jika hal-hal itu dihitung, harganya tidak seberapa. Artinya kami memiliki perbandingan harga yang sesuai untuk kami. Karena kami yang merasakan dampak di sini, sehingga kami yang paling paham seberapa besar biaya yang kami butuhkan," terang dia.

Sebelumnya, sekitar 270 warga Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman mengikuti sosialisasi rencana pengadaan tanah pembangunan tol Yogyakarta-Solo bersama Pemprov DIY, BPN DIY, dan juga tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen.

Rencana pembangunan jalan bebas hambatan itu berdampak terhadap dua dusun di Bokoharjo, yakni Dusun Jobohan dan Pelemsari.

Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di Balai Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Bantul. Sosialisasi kali pertama dilakukan Pemprov DIY untuk menyelesaikan program nasional tersebut.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS