SuaraJogja.id - Sebanyak 270 warga Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman mengikuti sosialisasi terkait proyek pembangunan tol Jogja-Solo.
Sosialisasi dilakukan oleh Pemprov DIY bersama BPN DIY serta tim Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen. Kegiatan sosialisasi digelar di balai desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Rabu (4/12/2019)
Salah seorang warga Bokoharjo, Rukiman (66) mengungkapkan jika pihaknya mendukung pembangunan jalan bebas hambatan itu. Namun ia meminta kejelasan soal waktu survey serta warga diberi tanah relokasi sebagai lokasi pembangunan rumah baru.
"Undangan ini sifatnya masih sosialisasi, karena ini program pemerintah, otomatis kita harus menerima. Kami mendukung proyek ini, tapi pemerintah harus jelas memberitahu kapan jadwal penyelenggaraan pembangunan seperti survey tanah. Sebenarnya warga meminta pemerintah juga menyediakan tanah relokasi untuk kami yang rumahnya terdampak pembangunan proyek itu," jelas Rukiman kepada wartawan.
Ia menjelaskan dari informasi yang didapat ada dua rumah miliknya yang terdampak pembangunan jalan tol trase Jogja-Solo.
Baca Juga:Diduga Lakukan Klitih, 2 Remaja di Sleman Ditangkap Warga
![Sejumlah warga desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman mengikuti sosialisasi perencanaan Pengadaan Tanah, Pembangunan Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Solo, di Balai desa Bokoharjo, Rabu (4/12/2019). [Muhammad Ilham Baktora / SuaraJogja.com]](https://media.suara.com/pictures/original/2019/12/04/35584-sosialisasi-tol-jogja.jpg)
"Dua rumah itu masing-masing ada di sebelah Utara dan Selatan. Rumah sebelah utara seluas 170 meter persegi, sementara rumah sisi selatan seluas 101 meter persegi. Dua rumah tersebut sudah bersertifikat," jelas dia.
"Harapannya ada tanah yang disediakan pemerintah nantinya. Jadi kami yang membangun rumah pribadi tapi diberi tanah oleh pemerintah sendiri," katanya.
Disinggung soal harga tanah, Pria yang lahir di Bokoharjo, Sleman ini menyebut jika tanah di sekitar tempat tinggalnya bisa dihargai hingga Rp 2 juta per meternya. Sehingga pihaknya meminta hitungan ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah saat memberi ganti untung.
"Kami sebut nantinya mendapat ganti untung. Di kawasan tempat saya tinggal satu meternya dihargai sekitar Rp 2 juta. Sehingga biaya yang kami dapatkan bisa sesuai dengan hitungan yang kami harapkan," ungkapnya.
Kendati demikian, Rukiman tak menampik jika pemerintah juga sudah punya hitungan sendiri terhadap luas tanah warga yang terdampak. Ia berharap yang penting ada kejelasan antar warga terdampak dan pemprov DIY saat melakukan pengadaan tanha tersebut.
Baca Juga:Hasil Liga 1 2019: PSS Sleman Bantai Perseru Badak Lampung 5-1
"Yang jelas warga mendukung, namun kejelasan dan keterbukaan ini harus benar-benar dilakukan pemerintah, agar tak terjadi simpang siur informasi," ungkap dia.
