SuaraJogja.id - Puluhan pengusaha yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) menggelar mediasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terkait wacana menjadikan kawasan Malioboro menjadi full pedestarian di Balaikota Yogyakarta, Selasa (17/12/2019). Mereka menolak wacana tersebut sebelum Pemkot melengkapi infrastruktur yang ada dan menata pedagang yang menempati lahan milik pengusaha.
Sebelumnya, Pemkot Yogyakarta mengaggas rencana untuk menjadikan kawasan Malioboro bebas kendaraan. Lewat sederet uji coba melalui program Selasa Wage, Malioboro pun diproyeksikan sebagai destinasi wisata full pedestrian.
Hal tersebut mendapat sejumlah penolakan dari warga dan juga pengusaha. Mereka tetap menolak jika pemerintah memaksakan pemberlakuan tersebut tanpa mempertimbangkan aspek infrastruktur di Malioboro.
"Saat ini kami menolak dengan rencana pemerintah membuat jalan Malioboro menjadi kawasan full pedestrian. Karena infrastruktur sendiri belum lengkap. Jadi pengendara mobil tidak nyaman berbelanja, kami menemui masalah tersebut saat ditutup total (Selasa Wage), pembeli sudah malas berbelanja ke Malioboro karena parkir yang jauh," jelas Ketua Umum PPMAY, Sadana Mulyono kepada wartawan.
Baca Juga:Banyak Sampah di Kegiatan Selasa Wage Malioboro, Sultan: Ngga Usah Sambat!
Sadana menyontohkan saat penutupan kawasan Malioboro pada Selasa Wage, pengendara diwajibkan parkir di lokasi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Yogyakarta. Sementara lokasi parkir jauh membuat pengusaha yang ada di tengah Malioboro akan kehilangan pembeli.
"Jadi saat ditutup (Malioboro) pembeli sudah malas jalan ke tengah lokasi. Sehingga pembeli juga merasa dirugikan dengan wacana Malioboro ditutup secara permanen," jelas dia.
Di sisi lain, Sadana menilai wacana pemberlakuan full pedestrian bakal membuat semrawut akses jalan lain di sekitar Malioboro. Salah satunya di Jalan Mataram.
"Kami menilai pemerintah belum siap dengan rencana full pedestrian ini. Karena beberapa akses jalan lain di sekitar Malioboro macet, seperti Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Mataram dan Ngampilan," katanya.
Dalam mediasi tersebut, PPMAY juga mengeluh soal pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lahan milik pengusaha di sepanjang Malioboro. Sehingga mereka menuntut Pemkot mengambil langkah untuk menata para pedagang.
Baca Juga:Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor 2020, Pemda DIY Diminta Perhatikan Ini
"Sebenarnya kami keberatan dengan PKL yang ada di depan lapak kami. Jadi kami mengharapkan pihak Pemkot segera merealisasikan janjinya untuk menata pedagang Tri Darma dan Pemali. Sehingga ada kejelasan dan saling menguntungkan saat berjualan," tambah dia.
- 1
- 2
