SuaraJogja.id - Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mulai membagikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Tidak sedikit di antaranya yang justru salah sasaran.
Pemerintah Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul sendiri menemukan lebih dari 30% data penerima BST dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang salah sasaran. Sementara, dari 583 warga yang terdaftar di DTKS, hanya 18% yang terverifikasi layak menerima BLT-DD.
Kepala Desa Sumbermulyo Ani Widayani menyampaikan, setelah semua pembagian bantuan selesai, pihaknya akan memasang spanduk besar di setiap dusun berisi nama-nama warga yang menerima bantuan.
"Setiap dusun itu akan kita tulis di baliho besar penerima BLT, penerima PKH, penerima BPNT, dan bantuan lainnya," kata Ani, ditemui SuaraJogja.id di Balai Desa Sumbermulyo, Kamis (14/5/2020).
Baca Juga:Belanja Online Rasa Mal dengan Diskon Gila-Gilaan
Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi data. Sesuai edaran dari Kemensos, pihaknya dilarang menulis di rumah warga yang menerima bantuan sebagai warga miskin.
Penulisan data penerima bantuan di baliho tersebut juga ditujukan untuk memicu kesadaran warga, sehingga warga mampu yang masih menerima bantuan merasa malu.
Sebelumnya, data warga yang akan menerima bantuan telah disaring melalui proses verifikasi data dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdessus). Meski demikian, Ani mengaku, kegiatan tersebut belum cukup efektif untuk menyisir warga yang layak menerima bantuan.
Untuk itu, ia berharap, ke depannya akan dilakukan pendataan ulang. Ani juga menyebutkan, momentum ini sebagai proses pendataan warga dengan baik dan benar. Ia mengaku sakit hati dengan banyaknya data yang tidak valid.
"Kami menjadi sakit hati kenapa kok data amburadul," imbuhnya.
Baca Juga:Kepolisian Manchester Khawatirkan Ini Saat Liga Inggris Dimulai Lagi
Ani menjelaskan, sebagian besar data yang diterima tidak valid. Banyak data yang tidak tepat sasaran. Sebelumnya, lebih dari 30% data warga yang menerima BST tidak tepat sasaran. Sementara, hanya 18% data DTKS yang terverifikasi berhak menerima BLT-DD.
Untuk menjaga objektifitas proses verifikasi data, saat ini Ani mendokumentasikan seluruh pembagian sumbangan dalam bentuk video dan foto. Hal tersebut sekaligus untuk mencegah jika nantinya ada pemeriksaan dari Kemensos.
