SuaraJogja.id - Poster kegiatan diskusi yang digelar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu mencuri perhatian. Hal ini lantaran tema diskusi yang dianggap menjurus ke arah makar.
Poster diskusi bertajuk Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan tersebut mengundang Guru Besar Hukum Tata Negara UII, Prof Dr Nimatul Huda sebagai pembicara dengan M. Anugerah Perdana sebagai moderatornya.
Kegiatan diskusi yang dilakukan virtual tersebut rencananya akan dihelat Jumat (29/5/2020) siang ini. Namun urung terlaksana, poster diskusi tersebut sudah membuat geger.
Salah seorang dosen Fakultas Teknik Sekolah Pascasarjana UGM, Bagas Pujilaksono menyebut bahwa tema diskusi tersebut mengarah ke gerakan makar. Poster tersebut pun ramai dibahas di media sosial.
Baca Juga:Peduli Rumah Karantina Jogja, PMI DIY Beri Sprayer dan Cairan Desinfektan
Tak sedikit yang juga menyebut bahwa tema diskusi tersebut kurang pantas dibahas di tengah situasi pandemi seperti ini.
"Apakah membiarkan forum-forum yang membicarakan narasi makar seperti? Silakan dianalisa kegiatan seperti ini karena bisa membukus tujuan makar dengan kegiatan ilmiah online, saatnya melawan pikiran sesat makar...," tulis @ilhm141.
"Memalukan sekali sepak terjang oknum-oknum ini, betul memang saaatnya harusnya fokus dan bersatu melawan covid, ini malah mau melemahkan walaupun dengan tema 'diskusi' emang ngga ada tema diskusi lain yang lebih bermanfaat apa ha..?????" ujar @pujakesuma0473.
"Kok UGM jadi gini?" tanya @PLullua.
"Acara ini jelas sekali arahnya..dan bukan saat yang tepat bahas kayak ginian, seperti besok mau kiamat aja," ujar @Imposter.
Baca Juga:Punya Arsitektur Unik, 4 Masjid di Jogja Ini Selalu Memikat Hati
"Gagasan ini dari UGM? Bukankah Preside @jokowi adalah alumninya? Waduuuuh, suara KAGAMA nya dimana ya," kata @Rudy_erka.
"Dengan kondisi saat ini kalau menurutku sih kurang beradab ngga tau etika/adab," kata @abu_jahanam.
Sementara itu dari informasi terbaru, diskusi bertajuk Meneruskan Persoalan Pemberhentian Presiden ditinjau dari Sistem ketatanegaraan, kabarnya dibatalkan.
"Berhubung respon masyarakat negatif terkait acara diskusi tersebut maka acara tersebut dibatalkan," terang akun @FI0B4M0R4.
