Terkait Penggelapan Dana Bantuan, 2 Pejabat Dinas Sosial Bantul Diperiksa

SuaraJogja.id - Kepolisian Resort (Polres) Bantul melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Dinas Sosial Kabupaten Bantul menyangkut kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH di Puron, Trimurti, Srandakan, Bantul.

Diketahui, oknum berinisial E tersebut menggelapkan dana sebesar Rp 8,85 juta milik dua orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Aksi tersebut telah dijalankan E selama dua tahun dan terkuak saat pemilik kartu mendapatkan undangan untuk menerima bantuan Top Up BPNT dari APBD Provinsi.

Kasatreskrim Polres Bantul, AKP Ngadi mengatakan terbaru, pihaknya memeriksa lima orang saksi. Dua diantaranya merupakan pejabat di lingkungan Dinas Sosial Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Ia juga mengatakan bahwa pemeriksaan turut dilakukan oleh pihak Polisi Sektor (Polsek) Srandakan.

"Kemarin ada lima orang yang telah kami periksa. Ada yang dari Dinsos, semua masih sebatas saksi," ujarnya saat dihubungi Suarajogja.id, Rabu (17/6/2020).

AKP Ngadi mengatakan kedepannya hasil pemeriksaan Polres dan Polsek akan disatukan. Meski enggan merinci terkait pejabat Dinsos yang diperiksa, namun diketahui dua pejabat tersebut merupakan Kooridnator PKH Rini Natalina dan Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Jazim Ahmadi.

“Iya, kemarin siang saya memang dimintai keterangan oleh petugas dari Polres Bantul, terkait masalah tersebut,” kata Jazim secara terpisah.

Berkaitan dengan teknis pemeriksaan dan pertanyaan yang diajukan petugas kepadadirinya, Jazim tidak mau berkomentar banyak.

Begitu pula Kepala Dinsos P3A Didik Warsito, ia menyebut menyerahkan kasus yang menjerat E kepada pihak yang berwajib. Menurutnya, tindakan E tersebut sudah melanggar ranah hukum.

"Agar kejadian tidak berulang, kami sudah mengumpulkan koordinator kecamatan di wilayah kami untuk bekerja keras ekstra dalam melakukan pengawasan dan pembinaan," ucapnya.

Sebelumnya, camat Srandakan, Anton Yulianto menyebut adanya dugaan penyimpangan dana bantuan sosial tersebut. Hal itu diketahui setelah salah seorang penerima KPM melaporkan ke Kantor Kecamatan Srandakan.