SuaraJogja.id - Pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian DIY. Bahkan pada triwulan pertama 2020, justru anjlok dan menjadi yang terendah di Jawa.
“Kontraksi yang cukup dalam terjadi pada kinerja investasi. Kondisi pandemi ini juga memberikan tekanan yang luar biasa pada konsumsi rumah tangga. Selain itu, ketimpangan di daerah perkotaan meningkat signifikan, sedangkan ketimpangan di pedesaan relatif stabil,” papar Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (28/07/2020).
Padahal sejak 2017, menurut Budi pertumbuhan ekonomi di DIY selalu di atas rata-rata nasional. Pada 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi DIY bahkan sempat menjadi yang tertinggi se-Jawa.
Namun sejak pandemi, tingkat kemiskinan di DIY justru meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, per Maret 2020 tingkat kemiskinan naik menjadi 12,28 persen dibandingkan September 2019 sebesar 11,44 persen.
Baca Juga:Ada Ratusan Ribu Mahasiswa, DIY Bakal Perpanjang Status Tanggap Darurat
Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di DIY sebanyak 475.720 jiwa. Jumlah ini meningkat 34.800 dibandingkan September 2019 sebanyak 440.890 jiwa. Garis kemiskinan DIY juga meningkat jadi Rp 463.479 dari kondisi September 2019 sebesar Rp 449.485 per kapita per bulan.
"Peningkatan kemiskinan ini juga karena pandemi yang menyebabkan terjadinya perlambatan perekonomian DIY. Angka kemiskinan ini masih lebih tinggi dari rerata nasional dan berada di peringkat kesebelas tertinggi dalam skala nasional," tandasnya.
Budi menambahkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DIY juga meningkat 3,338 persen per Februari 2020. Angka ini naik 0,52 persen diba dibandingkan TPT Februari 2019 sebesar 2,86 persen.
TPT tertinggi adalah lulusan tingkat perguruan tinggi (PT)dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Ada penawaran kerja yang tidak terserap, terutama pada tingkat pendidikan tinggi dan SMK.
Sementara Sekda DIY, Baskara Aji mengungkapkan, dalam rangka untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di DIY, satu-satunya yang memiliki pengaruh ialah belanja pemerintah. Karenanya Pemda DIY memfokuskan diri pada Bantuan Tak Terduga (BTT) yang kemudian dipercepat.
Baca Juga:Kasus COVID-19 di DIY Naik Signifikan, Antrean Sampel Tes Swab Membludak
“Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melakukan pembelanjaan. Apalagi saat ini sudah jelas mana yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan,” ungkapnya.
Aji mengakui, kinerja keuangan DIY telat dibandingkan fisiknya. Namun nilai nominalnya kecil karena tidak ada pekerjaan fisik. Karenanya Pemda mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan belanja pemerintah.
"Supaya perekonomian di DIY tidak kontraksi [maka] segera dibelanjakan karena hampir satu-satunya yang bisa mengurangi kontraksi adalah belanja pemerintah. Sudah jelas mana yg tidak boleh, mana yang refocusing dan tidak," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
