SuaraJogja.id - Pemerintah RI berencana menghapus surat keterangan (suket) rapid test dan PCR dari syarat perjalanan transportasi umum. Pengamat Penerbangan Alvin Lie justru sejak awal mempertanyakan adanya suket sebagai syarat melakukan perjalanan.
Pasalnya, hasil yang tertera pada suket adalah hal yang absurd baginya, apalagi melihat suket itu berlaku selama 14 hari.
Seolah-olah, kata dia, sehelai kertas mengaver status kondisi seseorang selama 14 hari. Padahal, hasil tes itu sebetulnya hanya menunjukkan kondisi saat seseorang diambil sampelnya.
"Satu jam kemudian bisa berubah. Jangankan 14 hari, 14 jam saja sudah berubah," kata dia, kala dihubungi SuaraJogja.id, Jumat (7/8/2020).
Baca Juga:Positif Covid-19, Ini Hasil Tracing Keluarga 2 Driver Ojol di Tangerang
Menurut Alvin, selama ini sudah terbukti, suket itu selanjutnya bukan untuk mengetahui kondisi bebas COVID-19 atau tidak.
"Melainkan sekadar memenuhi syarat administratif, kalau kita memang niatnya untuk mengetahui atau mencegah penyebaran COVID-19, tidak bisa hanya tes saja," kata dia.
Dalam pandangannya, tes ini hanya rangkaian strategi penghentian atau pencegahan COVID-19 yang nanti akan berkaitan dengan tracing, karantina, perawatan, atau treatment.
"Jadi empat itu harus dijalani. Kalau hanya tes, tidak jalan," ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini juga pernah ada, seseorang mengantongi suket hasil test COVID-19 yang non-reaktif dan PCR negatif, tapi setelah terbang, orang tersebut dicek kesehatan, dan hasilnya positif COVID-19.
Baca Juga:Peringkat 1 Seleksi Akpol, Wanita ini Gugur Karena Corona, Curhatnya Viral
Dengan kejadian itu, Alvin mempertanyakan alasan ilmiah masa berlaku suket mencapai 14 hari.
"Kalau memang mau mencegah [COVID-19], ya jangan disalahgunakan. Kalau hasil itu sekadar untuk syarat administratif, tapi bagian dari strategi pencegahan penyebaran COVID-19, terapkan secara konsekuen," kata dia.
Alvin menyebut, yang paling penting sesungguhnya adalah melaksanakan protokol kesehatan, mulai dari cek suhu tubuh, wajib pakai masker, hingga kurangi sentuhan.
"Bukan ketika kita sudah membawa hasil tes bahkan PCR negatif, tapi ketika sampai bandara dicek suhu 38,8 derajat, lalu tidak boleh masuk. Jadi apa gunanya surat itu, tidak ada gunanya, sekadar administratif saja," paparnya.
Poin lainnya, syarat melampirkan hasil tes diatur dalam Surat Edaran Nomor 7 oleh Gugus Tugas dan kemudian diperbarui dalam surat edaran yang berbeda.
Dinyatakan pula, surat edaran iberlaku sampai dengan ada perubahan atau sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang membatalkan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Nasional.
"Masalahnya, surat edaran ini bukan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan hukum, tapi kok dijadikan landasan peraturan," ungkapnya.
Masalah kedua, Gugus Tugas sudah dibubarkan, tapi peraturan ini masih terus berlaku dan hanya bisa dicabut kalau presiden mencabut kedaruratan nasional.
Idealnya, menurut Alvin, suket hanya diperlukan untuk perjalanan antar-negara, sedangkan perjalanan dalam negeri hanya perlu menerapkan protokol kesehatan, cek suhu, pakai masker, kemudian atur jarak, dan meminimalkan kontak fisik.
Dari pengalaman yang ia temukan di lapangan, masih ada maskapai yang tidak menerapkan protokol. Misalnya, sekarang ada aturan satu unit pesawat diisi maksimal 70% dari kapasitas, tetapi ternyata diisi penuh, dan tidak ada sanksi bagi maskapai itu.
"Jadi untuk apa ada aturan? Kalau sebenarnya bagi saya [pribadi] itu tidak masalah, sejauh kita pakai masker, jaga jarak. Kalau saya pakai lengan panjang supaya tidak bersentuhan fisik langsung dan sampai tujuan diganti, dan di pesawat juga sudah ada filter udara," kata dia.
Kontributor : Uli Febriarni
