GSBI mendorong Pemkab Sleman mengeluarkan peraturan itu, agar perusahaan tak lagi seenaknya mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh.
"Dan supaya Bupati Sleman bisa tahu apa yang terjadi pada buruh di Sleman," kata dia.
GSBI berharap aturan itu bisa disahkan pada satu hingga dua bulan ke depan. Bila tak kunjung ada kemajuan, maka buruh berniat mengadakan aksi demonstrasi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sleman, Sutiasih mengungkapkan, lewat audiensi itu, Pemkab mengetahui bahwa GSBI ingin Pemkab Sleman menerbitkan regulasi sebagai turunan Surat Edaran Menteri Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
Baca Juga:Terdampak Tol Jogja-Bawen, Sejumlah Desa di Sleman Sudah Buat Perdes
Disnaker menampung masukan dari buruh dan akan mendiskusikan dengan LKS tripartit Kabupaten Sleman, yang diketuai oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo.
"Jadi, ada beberapa perusahaan yang kurang pas dalam menjalankan SE Menaker ini," tutur dia.
Harusnya, langkah merumahkan buruh atau pegawai dilakukan dengan kesepakatan; disertai waktu yang jelas; kesepakatan harus tertulis, dari kedua belah pihak.
"Tapi ada yang kesepakatan tidak tertulis dan tidak menentukan sampai kapannya tidak ditentukan. Dan kedua pihak ada menandatangani kesepakatan bersama, serta sama-sama legowo dengan kondisi, sebagai dampak COVID-19," ungkapnya.
Kontributor : Uli Febriarni
Baca Juga:Bawaslu Sleman Temukan 165 Data Pemilih Bermasalah
