- DIY menjadi percontohan nasional model Lumbung Mataraman terintegrasi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.
- Model ini memotong rantai pasok pangan dengan mengonsolidasi hasil panen lokal dan memprosesnya.
- Integrasi sistem ini bertujuan menjamin mutu pangan, kepastian pasar petani, serta stabilitas harga bahan baku.
SuaraJogja.id - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditetapkan sebagai lokasi percontohan (pilot project) nasional penerapan model Lumbung Mataraman yang terintegrasi dengan Food Processing Hub dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah strategis ini disiapkan untuk mendukung percepatan dan kemandirian pasokan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
RM Wahyono Bimarso dari Yayasan Bijana Paksi Sitengsu menyatakan, model ini dirancang untuk memangkas rantai pasok pangan yang selama ini dinilai tidak efisien. Dalam skema ini, hasil panen petani lokal dan kelompok usaha desa akan dikonsolidasikan langsung di Lumbung Mataraman, diproses di hub pengolahan, dan didistribusikan ke dapur SPPG.
"Fokusnya adalah membangun sistem pangan yang rapi dari hulu ke hilir, berbasis potensi lokal, dan mendukung keberlanjutan dapur gizi publik," kata Wahyono, Minggu (8/2/2026).
Baca Juga:Pernak-pernik Imlek Bermunculan, Pembeli Tak Seramai Tahun Lalu, Pesanan Didominasi Skala Kecil
Sebagai langkah konkret, Wahyono menyebutkan bahwa pembangunan prototype sistem ini akan dipusatkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Uji coba ini diharapkan menjadi cetak biru (blueprint) nasional bagi sistem pangan berbasis kearifan lokal sebelum diterapkan secara luas.
Sistem ini diklaim memberikan kepastian pasar bagi BUMDes dan petani lokal. Sekaligus menjamin mutu keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat program MBG.
"Uji coba ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama, baik bagi pemerintah, pelaku usaha desa, maupun mitra pengelola dapur SPPG, sebelum diterapkan lebih luas," ujarnya.
Selain memperpendek jarak distribusi antara produsen (petani) dan konsumen (dapur gizi). Penerapan model ini berkaitan pula dengan stabilitas harga yakni mengurangi ketergantungan pada tengkulak sehingga harga bahan baku lebih terkendali.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Yayasan Bijana Paksi Sitengsu, R Teddy Anggoro, menanbahkan bahwa integrasi ini telah sejalan dengan Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga:Setetes Darah, Berjuta Harapan Bersama Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta
Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menggandeng Lumbung Mataraman DIY sebagai pemasok utama dengan memanfaatkan lahan idle atau tanah kas desa.
Menurut Teddy ekosistem itu termasuk dengan optimalisasi lahan yakni tranformasi lahan idle atau lahan tidur menjadi pusat pertanian dan peternakan produktif.
"Lumbung Mataraman juga menerapkan sistem terpadu yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lokal dalam satu siklus. Serta ekonomi kerakyatan yang memberdayakan BUMDes dan warga desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal," papar Teddy.
Sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Sri Sultan Hamengkubuwono X melalui program Lumbung Mataram yang dinilai sangat sinkron dengan Pasal 38 Perpres No. 115 Tahun 2025 mengenai tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang telah dipersiapkan sejak dua tahun lalu ini memanfaatkan lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektar untuk dikelola masyarakat kurang mampu melalui sistem pertanian dan peternakan terintegrasi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menilai model kemandirian pangan ini merupakan solusi strategis untuk mencegah inflasi daerah akibat lonjakan permintaan bahan pangan program MBG.
