SuaraJogja.id - Sebuah halte yang terletak di Kasongan, Bantul mendadak jadi perhatian netizen.
Halte yang seyogyanya digunakan sebagai tempat pemberhentian bus tersebut justru beralih fungsi jadi tempat makan warung lesehan.
Disulapnya halte kasongan menjadi tempat makan warung lesehan itupun belakangan jadi viral.
Pemerintah Kecamatan Kasihan dan Dinas Perhubungan Bantul mengaku kecolongan dan siap menertibkan keberadaan pedagang yang nekat menyulap halte Kasongan menjadi warung lesehan.
Baca Juga:9 Orang Gugur, 75 Calon Lurah Desa di Bantul Masuk Tahapan Seleksi
Sebab, halte tersebut adalah aset Pemkab Bantul dan tidak diperbolehkan alih fungsi menjadi tempat berjualan.
"Halte itu kan aset Pemkab, kok digunakan sebagai tempat berjualan. Kami akan cek, ini jelas-jelas menyalahi aturan. Akan, kami larang," kata Kepala Dinas Perhubungan Bantul Aris Suharyanta seperti dilansir dari Harianjogja.com, Rabu (2/9/2020).
Agus mengungkapkan, selain mengecek keberadaan halte Kasongan, pihaknya juga akan melakukan pengawasan intensif terhadap 27 halte bus yang saat ini ada di Bantul.
Meski jarang digunakan oleh warga, karena seiring dengan menurunnya penggunaan moda transportasi publik, namun halte bus tidak boleh dialih fungsikan.
"Kami akan maksimalkan pengawasan. Jangan sampai yang terjadi ini, dilakukan di halte lainnya," terang Aris.
Baca Juga:Hindari Mobil di Jalan Affandi, Pemotor Asal Bantul Jadi Korban Tabrak Lari
Hal sama juga diungkapkan oleh Camat Kasihan Slamet Santosa. Slamet mengaku belum mengetahui secara jelas terkait dengan alih fungsi halte Kasongan.
Kendati demikian, pengecekan ke lokasi akan dilakukan pihaknya untuk memastikan jika halte tersebut tidak digunakan untuk warung lesehan.
"Itu tidak boleh. Kami akan cek. Kami peringatkan nanti. Jika ngeyel, kami akan minta Satpol PP dan dinas terkait untuk bertindak," ungkap Slamet.
Slamet mengungkapkan, jika kini banyak tempat berjualan makanan yang mulai beroperasi di wilayahnya.
Oleh karena itu, pihaknya juga akan meminta kepada para pedagang, dan pembeli untuk menerapkan protokol kesehatan.
"Kami tidak ingin ada penambahan atau pun ada klaster baru nantinya. Oleh karena itu, kami akan intensifkan pengawasan," kata dia.
