SuaraJogja.id - Persoalan kesejahteraan pekerja maupun buruh di DI Yogyakarta hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Upah minimum yang rendah dan tingginya biaya hidup, mau tidak mau harus ada terobosan agar buruh dan pekerja tidak tercekik dengan desakan ekonomi.
Dalam meminimalisasi persoalan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY melakukan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja dengan menumbuhkan kemampuan berwirausaha.
Disnakertrans DIY menggandeng sejumlah serikat pekerja di Yogyakarta mengadakan diskusi sekaligus menampung aspirasi dan ide untuk memberikan program pelatihan kepada para pekerja dan buruh.
"Ini menjadi program baru, karena selama ini untuk pelatihan menyasar kepada pencari kerja. Kami menjaring aspirasi ini dari apa saja persoalan buruh, terutama masih banyak dari berbagai audiensi yang disampaikan jauh dari kata sejahtera," kata Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Pekerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo saat ditemui wartawan usai diskusi dengan SBSI Yogyakarta di Joglo Asri, Sleman, Kamis (24/9/2020).
Baca Juga:Putus Sebaran Covid-19, Satpol PP DIY Perketat Pengawasan Tempat Nongkrong
Ariyanto menjelaskan jika beberapa serikat pekerja sering melakukan audiensi dan mengeluhkan kondisi para pekerja dan buruh. Terlebih lagi kondisi pandemi Covid-19 ikut berdampak pada kehilangan pekerjaan para buruh.
"Dari beberapa kali audiensi dengan kami, memang permasalahannya selalu berujung pada kurangnya kesejahteraan buruh. Terutama saat Covid-19 ini. Banyak pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Mereka tentu harus memulai kembali dari awal,"jelasnya.
Regulasi maupun aturan yang turun dari pemerintah pusat tidak bisa dirubah oleh pemerintahan di bawahnya. Hal ini yang tentunya harus didorong dengan inovasi dan terobosan baru agar terjadi perubahan.
"Jadi kami mencari inovasi yang membuat pekerja tenang dan nyaman dalam bekerja. Jika seandainya di perusahaan belum sejahtera, di rumah masih bisa untuk menambah penghasilan," tambahnya.
Kedepan, Disnakertrans akan menampung sejumlah masukan dan saran terkait program pelatihan dari pekerja yang sudah didapatkan melalui audiensi. Selanjutnya, program pelatihan yang sudah diusulkan, akan ditindaklanjuti dan akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait.
Baca Juga:Kasus Covid-19 di DIY Mengalami Tren Naik, Positive Rate Mencapai 4,8
"Kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan melalui pelatihan-pelatihan. Dan tadi sudah ada beberapa masukan agar bekerjasama lintas sektoral dengan Dinas Koperasi dan UMKM agar program bisa secara jalan secara berlanjut dalam pendampingan yang jelas," terangnya.
Sementara Ketua SBSI Yogyakarta, Dani Eko Wiyono mengapresiasi langkah dari Disnakertrans DIY yang sudah mengakomodasi aspirasi dari masyarakat khususnya kaum buruh dan pekerja.
"Harusnya dalam diskusi seperti ini ada wakil rakyat (anggota DPRD) juga yang notabene itu tugas dan fungsi mereka. Tapi sekali lagi, ini adalah awal yang bagus karena pemerintah akhirnya mau membuka komunikasi untuk tahu apa saja yang menjadi persoalan buruh tanpa harus kita sampaikan saat aksi di jalan," kata dani.
Kedepan, SBSI Yogyakarta akan membantu pemerintah untuk menyejahterakan buruh melalui pelatihan-pelatihan yang akan dirumuskan bersama. Menurutnya, semakin banyak buruh yang terdidik, akan semakin berkurang jumlah pekerja dan semakin banyak wirausaha dan UMKM baru yang muncul.
"Tujuan awal kami adalah bagaimana jumlah pekerja dan buruh ini berkurang. Caranya ya seperti ini dengan adanya pelatihan dan pendampingan agar muncul wirausaha dan UMKM baru. Karena tidak selamanya orang itu mau menjadi buruh terus menerus, disini peran pemerintah untuk mendidik masyarakatnya melalui pelatihan dan pendampingan yang nyata dan bukan asal anggaran keluar saja," jelasnya.
