SuaraJogja.id - Dana senilai Rp155 miliar tengah disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan program Asesmen Nasional (AN) pengganti Ujian Nasional (UN) yang akan diselenggarakan mulai Maret atau April 2021.
Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud Samsuri mengatakan biaya sebesar itu digunakan untuk mengembangkan model dan kajian Asesmen Nasional.
"Untuk asesmen pembelajaran ada sekitar Rp155 miliar. Ini bukan hanya untuk asesmen kompetensi minimum saja tapi pengembangan model-model atau kajian-kajiannya," kata Samsuri dalam jumpa pers virtual, Selasa (27/10/2020).
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sosialisasi dan pendampingan sekolah dan guru selama masa transisi dari UN ke Asesmen Nasional.
Baca Juga:Mahasiswa PGSD UNM Lolos Tahap Insentif PKM 2020 Kemendikbud
"Kemudian juga ada terkait dengan sosialisasi dan pendampingan untuk asesmen itu, juga bersamaan dengan sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum yang bisa dibilang sebagai kurikulum baru. tapi masih mengadopsi kurikulum 2013," jelasnya.
Sekretaris Kemendikbud Ainun Na'im menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan sosialisasi kepada mitra, sekolah, dan legislatif DPR RI dalam sejumlah forum.
"Sebetulnya sekarang sudah mulai proses sosialisasi. Mas Menteri (Nadiem Makarim) sering menyampaikanya baik ke Komisi X atau dalam berbagai forum," sambung Ainun.
Angka Rp155 miliar itu jauh di bawah anggaran yang diajukan Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada September lalu, yakni sebesar Rp478,4 miliar.
Asesmen Nasional sendiri terdiri dari tiga pengujian, mulai dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter Peserta Didik, dan Survei Lingkungan Belajar terhadap sekolah dan guru.
Baca Juga:Kepada Dian Sastrowardoyo, Nadiem Makarim Jelaskan Perubahan UN
Dalam rapat kerja bulan September lalu, Nadiem mengajukan Rp 358,2 miliar untuk AKM dan akreditasi dan Rp120,2 miliar untuk pendampingan pemerintah daerah dan tindak lanjut AKM.
Sementara, pelaksanaan Ujian Nasional tahun ajaran 2019 yang dianggarkan Rp211 miliar tahun ini pun dibatalkan karena kondisi pandemi Covid-19, anggarannya dialihkan ke penanganan Covid-19 di bidang pendidikan.
