- Pemda DIY meminta pemerintah pusat memperbaiki sistem program Makan Bergizi Gratis di sekolah sebelum melakukan perluasan cakupan.
- Pemerintah DIY menekankan pentingnya menjaga kualitas dan kepercayaan publik dibandingkan sekadar menambah jumlah unit pelayanan gizi.
- Kalangan universitas di Yogyakarta menolak fungsi kampus menjadi dapur umum dan menawarkan kontribusi berupa kajian ilmiah serta pendampingan.
SuaraJogja.id - Kebijakan pemerintah pusat untuk memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai respons kritis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baik Pemerintah Daerah (Pemda) DIY maupun kalangan akademisi sepakat untuk tidak terburu-buru menerima kebijakan ini dan menuntut evaluasi mendalam.
Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kamis (14/5/2026), secara tegas meminta pemerintah pusat untuk memprioritaskan pembenahan sistem program yang sudah berjalan di sekolah-sekolah, daripada sekadar memperluas cakupan ke kampus.
"Istilahnya ya sudah kita perbaiki dulu sistemnya. Bukan perluasan yang mengelola. Perbaiki sistemnya dulu. Kalau yang sudah ada di sini sudah benar, sudah baik, ya monggo," paparnya kritis.
Baca Juga:Lapor Polisi Sejak 2025, Kasus Dugaan Penipuan BPR Danagung di Polda DIY Jalan di Tempat
Made khawatir, perluasan tanpa fondasi sistem yang kuat justru akan memecah konsentrasi dan berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti kasus keracunan yang pernah terjadi. Bagi Pemda DIY, keberhasilan program MBG bukan diukur dari seberapa banyak unit pelaksananya, melainkan kualitas dan kepercayaan publik.
"Ini bukan bicara masalah jumlah, tapi kualitas dan trust . Kepercayaan itu penting," tandasnya. Ia juga mengingatkan agar program ini kembali ke tujuan awalnya, yaitu fokus pada kelompok paling rentan stunting: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kampus Menolak Digeser Fungsinya
Senada dengan Pemda, kalangan universitas di Yogyakarta juga menyuarakan kekhawatiran serius.
Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bidang Sumber Daya, Dyah Mutiarin, mengingatkan agar keterlibatan kampus tidak sampai menggeser mandat utama Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat).
Baca Juga:Gandeng YKAKI, Tilem ing Tentrem Berikan Ruang Jeda Penuh Makna bagi Mereka yang Merawat
Arin, sapaan akrabnya, secara eksplisit menyatakan bahwa SPPG tidak seharusnya dibangun di dalam lingkungan kampus. "Kampus sendiri terbatas dari sisi lahan, anggaran, dan sumber daya manusia," ungkapnya.
Daripada mengubah kampus menjadi "dapur umum", UMY menawarkan kontribusi yang lebih relevan dengan kapasitas akademiknya.
Arin mengusulkan dua skema: pertama, dosen melakukan kajian akademik dan evaluasi kritis terhadap SPPG yang sudah ada, mulai dari komposisi gizi hingga efisiensi anggaran.
Kedua, mahasiswa diterjunkan untuk magang di SPPG yang sudah berjalan sebagai living laboratory nyata di lapangan.
"Model ini mampu menjaga relevansi kampus dalam program prioritas nasional tanpa meninggalkan identitas perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan," tegasnya. UMY menekankan dukungannya lebih pada penyediaan sumber daya manusia dan kajian ilmiah, bukan pada pembangunan infrastruktur fisik baru.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
