- Pemda DIY menurunkan anggaran BOSDa 2026 sebesar Rp9,29 miliar menjadi Rp196,72 miliar untuk efisiensi anggaran daerah.
- Penurunan anggaran tersebut memicu kekhawatiran sekolah swasta kecil akan keterbatasan operasional pendidikan bagi siswa kurang mampu.
- DPRD DIY mendesak kebijakan afirmatif guna mengatasi risiko putus sekolah di tengah 13.669 anak tidak sekolah saat ini.
SuaraJogja.id - Ditengah efisiensi anggaran yang merembet ke banyak sektor, Pemda DIY tahun ini melakukan penyesuaian program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa). Anggaran BOSDA pada 2026 turun sekitar Rp9,29 miliar.
Kalau pada 2025 lalu, total BOSDA mencapai sekitar Rp206,01 miliar maka 2026 turun menjadi Rp196,72 miliar.
Kabar ini mengangetkan sekolah, terutama sekolah swasta kecil di Yogyakarta yang selama ini mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka. Kekhawatiran muncul anak-anak bisa putus sekolah. Apalagi saat ini tercatat sebanyak 13.669 anak di DIY mengalami putus sekolah.
Sebut saja SMP Gotong Royong di Kota Yogyakarta. Sekolah dibawah yayasan ini belum banyak dilirik pengambil kebijakan untuk mendapatkan bantuan yang memadai. Padahal sekolah ini menampung anak-anak yang orang tuanya berada di garis kemiskinan.
Baca Juga:Kawal Kasus Little Aresha, Orang Tua Korban Dorong Penambahan Pasal Berlapis dan Hak Restitusi
Selama ini fasilitas yang dimiliki tidak lengkap. Sebagian sarana harus dipinjam, bahkan beberapa kebutuhan sekolah masih bergantung pada bantuan donatur.
"Di tempat kami, orang tua yang tidak punya biaya tetap bisa sekolah karena ada berharap dari donatur dan BOSDa. Bahkan hampir 100 persen siswa memiliki Program Indonesia Pintar. Jadi kebutuhan mereka sebagian besar bisa dicukupi dari itu," ungkap Kepala SMP Gotong Royong Yogyakarta, Ame Lita Tarigan di Yogyakarta, Jumat (8/5/2026).
Ame Lita mengaku, sekolahnya sejak awal berdiri berkomitmen membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan berbagai program bantuan, dia menyebut sekolah berupay agar anak tidak berhenti sekolah.
Namun dengan berkurangnya BOSDa tahun ini, SMP itu terpaksa menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan operasional pendidikan. Mereka akan semakin sulit mencukupi kebutuhan operasional.
Padahal di tingkat SMP, dana BOSDA yang diterima sekolah hanya sekitar Rp1,5 juta per siswa per tahun. Anggaran itu digunakan untuk kebutuhan barang dan jasa operasional sekolah sesuai petunjuk teknis sehingga anak-anak tidak perlu mengeluarkan biaya.
Baca Juga:Siklus Megathrust Pulau Jawa Tinggal 30 Tahun, Pakar Kegempaan Ingatkan Kesiapsiagaan DIY
Sementara pada tingkat SMA, BOSDa dari pemerintah provinsi dihitung sekitar Rp390 ribu per siswa per tahun, juga untuk kebutuhan operasional sekolah. Dana tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan secara keseluruhan.
"Ini bukan biaya personal siswa, tapi untuk operasional sekolah. Jadi kalau anggaran BOSDa terbatas tentu pelayanan juga ikut terbatas," paparnya.
Ketika anggaran menyusut, sekolah kecil seperti SMP Gotong Royong menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Apalagi jumlah siswa di sekolah itu kini hanya 4 orang. Begitu pula di tingkat SMA sebanyak 14 orang. Keterbatasan dana membuat sekolah harus mengatur berbagai kebutuhan dengan sangat hati-hati.
"Kalau BOSDA berkurang, pelayanan jelas menjadi minimalis. Sarana prasarana juga terbatas," akunya.
Di SMP Gotong Royong, keterbatasan yang mereka hadapi seringkali diatasi dengan cara sederhana, bahkan dengan meminjam fasilitas dari berbagai pihak. Termasuk saat mengikuti ujian menjelang kelulusan
"Kami bisa meminjam dari guru, meminjam dari sekolah lain, bahkan meminjam dari donatur," paparnya.
