- Pemda DIY menurunkan anggaran BOSDa 2026 sebesar Rp9,29 miliar menjadi Rp196,72 miliar untuk efisiensi anggaran daerah.
- Penurunan anggaran tersebut memicu kekhawatiran sekolah swasta kecil akan keterbatasan operasional pendidikan bagi siswa kurang mampu.
- DPRD DIY mendesak kebijakan afirmatif guna mengatasi risiko putus sekolah di tengah 13.669 anak tidak sekolah saat ini.
SuaraJogja.id - Ditengah efisiensi anggaran yang merembet ke banyak sektor, Pemda DIY tahun ini melakukan penyesuaian program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa). Anggaran BOSDA pada 2026 turun sekitar Rp9,29 miliar.
Kalau pada 2025 lalu, total BOSDA mencapai sekitar Rp206,01 miliar maka 2026 turun menjadi Rp196,72 miliar.
Kabar ini mengangetkan sekolah, terutama sekolah swasta kecil di Yogyakarta yang selama ini mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka. Kekhawatiran muncul anak-anak bisa putus sekolah. Apalagi saat ini tercatat sebanyak 13.669 anak di DIY mengalami putus sekolah.
Sebut saja SMP Gotong Royong di Kota Yogyakarta. Sekolah dibawah yayasan ini belum banyak dilirik pengambil kebijakan untuk mendapatkan bantuan yang memadai. Padahal sekolah ini menampung anak-anak yang orang tuanya berada di garis kemiskinan.
Baca Juga:Kawal Kasus Little Aresha, Orang Tua Korban Dorong Penambahan Pasal Berlapis dan Hak Restitusi
Selama ini fasilitas yang dimiliki tidak lengkap. Sebagian sarana harus dipinjam, bahkan beberapa kebutuhan sekolah masih bergantung pada bantuan donatur.
"Di tempat kami, orang tua yang tidak punya biaya tetap bisa sekolah karena ada berharap dari donatur dan BOSDa. Bahkan hampir 100 persen siswa memiliki Program Indonesia Pintar. Jadi kebutuhan mereka sebagian besar bisa dicukupi dari itu," ungkap Kepala SMP Gotong Royong Yogyakarta, Ame Lita Tarigan di Yogyakarta, Jumat (8/5/2026).
Ame Lita mengaku, sekolahnya sejak awal berdiri berkomitmen membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan berbagai program bantuan, dia menyebut sekolah berupay agar anak tidak berhenti sekolah.
Namun dengan berkurangnya BOSDa tahun ini, SMP itu terpaksa menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan operasional pendidikan. Mereka akan semakin sulit mencukupi kebutuhan operasional.
Padahal di tingkat SMP, dana BOSDA yang diterima sekolah hanya sekitar Rp1,5 juta per siswa per tahun. Anggaran itu digunakan untuk kebutuhan barang dan jasa operasional sekolah sesuai petunjuk teknis sehingga anak-anak tidak perlu mengeluarkan biaya.
Baca Juga:Siklus Megathrust Pulau Jawa Tinggal 30 Tahun, Pakar Kegempaan Ingatkan Kesiapsiagaan DIY
Sementara pada tingkat SMA, BOSDa dari pemerintah provinsi dihitung sekitar Rp390 ribu per siswa per tahun, juga untuk kebutuhan operasional sekolah. Dana tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan secara keseluruhan.
"Ini bukan biaya personal siswa, tapi untuk operasional sekolah. Jadi kalau anggaran BOSDa terbatas tentu pelayanan juga ikut terbatas," paparnya.
Ketika anggaran menyusut, sekolah kecil seperti SMP Gotong Royong menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Apalagi jumlah siswa di sekolah itu kini hanya 4 orang. Begitu pula di tingkat SMA sebanyak 14 orang. Keterbatasan dana membuat sekolah harus mengatur berbagai kebutuhan dengan sangat hati-hati.
"Kalau BOSDA berkurang, pelayanan jelas menjadi minimalis. Sarana prasarana juga terbatas," akunya.
Di SMP Gotong Royong, keterbatasan yang mereka hadapi seringkali diatasi dengan cara sederhana, bahkan dengan meminjam fasilitas dari berbagai pihak. Termasuk saat mengikuti ujian menjelang kelulusan
"Kami bisa meminjam dari guru, meminjam dari sekolah lain, bahkan meminjam dari donatur," paparnya.
Bagi sekolah kecil seperti ini, yang terpenting bukanlah fasilitas yang mewah. Namun lebih dari itu bagaimana proses pendidikan tetap berlangsung. Jika kebijakan anggaran pendidikan berubah secara signifikan, dampaknya tetap akan terasa bagi sekolah kecil.
"Harapan kami tidak muluk-muluk, yang penting kami tidak kesulitan mempertanggungjawabkan dana, dan para donatur masih tetap semangat membantu misal BOSDA dikurangi," ungkapnya.
Secara terpisah Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengungkapkan pihaknya mendapatkan laporan terjadi penurunan BOSDa pada 2026 ini. Penurunan terjadi pada berbagai pos, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
Untuk sekolah negeri, misalnya, BOSDA bagi SMA Negeri turun dari sekitar Rp64,79 miliar pada 2025 menjadi Rp62,97 miliar pada 2026. Untuk SMK Negeri, anggaran turun dari Rp100,79 miliar menjadi Rp98,35 miliar, sedangkan untuk SLB Negeri turun dari Rp10,54 miliar menjadi Rp10,09 miliar.
Sementara untuk sekolah swasta dengan skema hibah, BOSDA bagi SMA/MA Swasta turun dari Rp8,85 miliar menjadi Rp7,46 miliar, dan SMK Swasta dari Rp14,71 miliar menjadi Rp11,55 miliar.
"Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada akses pendidikan," ujarnya.
Eko mendesak Pemda mengambil kebijakan afirmatif agar anak-anak yang seharusnya bersekolah dapat kembali mendapatkan akses pendidikan. Apalagi data anak tidak sekolah di DIY mencapai 13.669 anak yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Rinciannya, di Bantul terdapat 3.727 anak, Sleman 3.259 anak, Gunungkidul 3.429 anak, Kulon Progo 1.470 anak, dan Kota Yogyakarta 1.784 anak.
Dari jumlah tersebut, sekitar 8.066 anak sudah terverifikasi, sementara 5.603 lainnya masih dalam proses verifikasi.
Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan penyebab anak tidak sekolah sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan faktor ekonomi.
Menurutnya, data pemerintah menunjukkan terdapat sekitar 18 kategori penyebab anak tidak sekolah, mulai dari tidak mau sekolah, bekerja, menikah atau mengurus rumah tangga, jarak sekolah yang jauh, hingga faktor perundungan atau trauma di sekolah.
"Tidak sekolah itu bukan selalu karena tidak ada biaya. Klasifikasinya ada sekitar 18 kategori," ujarnya.
Salah satu kategori yang cukup besar adalah siswa yang memilih bekerja. Pada data tingkat SMA, kategori bekerja tercatat sekitar 2.067 siswa. Sedangkan kategori tidak mampu secara ekonomi sekitar 186 siswa.
"Kalau mereka bekerja memang bisa jadi karena faktor ekonomi, tetapi bisa juga karena mereka merasa sudah cukup dengan penghasilan yang diperoleh," jelasnya.
Ia menambahkan persoalan pendidikan tidak bisa dilihat hanya dari sisi pembiayaan seperti BOS atau BOSDA. Ada juga faktor bagaimana kondisi anak dalam pembelajaran dan perilakunya di sekolah.
Meski BOSDA tahun ini mengalami penyesuaian, pemda menilai penurunannya tidak terlalu besar. Namun ia mengakui kemungkinan dampak lebih terasa pada sekolah swasta dengan jumlah siswa sedikit.
"Untuk 2026 sebenarnya masih dengan desain yang sama. Penurunannya juga tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu mengganggu. Kemungkinan yang terdampak adalah sekolah-sekolah swasta yang jumlah siswanya tidak banyak," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
