- Pemda DIY menurunkan anggaran BOSDa 2026 sebesar Rp9,29 miliar menjadi Rp196,72 miliar untuk efisiensi anggaran daerah.
- Penurunan anggaran tersebut memicu kekhawatiran sekolah swasta kecil akan keterbatasan operasional pendidikan bagi siswa kurang mampu.
- DPRD DIY mendesak kebijakan afirmatif guna mengatasi risiko putus sekolah di tengah 13.669 anak tidak sekolah saat ini.
Bagi sekolah kecil seperti ini, yang terpenting bukanlah fasilitas yang mewah. Namun lebih dari itu bagaimana proses pendidikan tetap berlangsung. Jika kebijakan anggaran pendidikan berubah secara signifikan, dampaknya tetap akan terasa bagi sekolah kecil.
"Harapan kami tidak muluk-muluk, yang penting kami tidak kesulitan mempertanggungjawabkan dana, dan para donatur masih tetap semangat membantu misal BOSDA dikurangi," ungkapnya.
Secara terpisah Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengungkapkan pihaknya mendapatkan laporan terjadi penurunan BOSDa pada 2026 ini. Penurunan terjadi pada berbagai pos, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
Untuk sekolah negeri, misalnya, BOSDA bagi SMA Negeri turun dari sekitar Rp64,79 miliar pada 2025 menjadi Rp62,97 miliar pada 2026. Untuk SMK Negeri, anggaran turun dari Rp100,79 miliar menjadi Rp98,35 miliar, sedangkan untuk SLB Negeri turun dari Rp10,54 miliar menjadi Rp10,09 miliar.
Baca Juga:Kawal Kasus Little Aresha, Orang Tua Korban Dorong Penambahan Pasal Berlapis dan Hak Restitusi
Sementara untuk sekolah swasta dengan skema hibah, BOSDA bagi SMA/MA Swasta turun dari Rp8,85 miliar menjadi Rp7,46 miliar, dan SMK Swasta dari Rp14,71 miliar menjadi Rp11,55 miliar.
"Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada akses pendidikan," ujarnya.
Eko mendesak Pemda mengambil kebijakan afirmatif agar anak-anak yang seharusnya bersekolah dapat kembali mendapatkan akses pendidikan. Apalagi data anak tidak sekolah di DIY mencapai 13.669 anak yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Rinciannya, di Bantul terdapat 3.727 anak, Sleman 3.259 anak, Gunungkidul 3.429 anak, Kulon Progo 1.470 anak, dan Kota Yogyakarta 1.784 anak.
Dari jumlah tersebut, sekitar 8.066 anak sudah terverifikasi, sementara 5.603 lainnya masih dalam proses verifikasi.
Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan penyebab anak tidak sekolah sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan faktor ekonomi.
Baca Juga:Siklus Megathrust Pulau Jawa Tinggal 30 Tahun, Pakar Kegempaan Ingatkan Kesiapsiagaan DIY
Menurutnya, data pemerintah menunjukkan terdapat sekitar 18 kategori penyebab anak tidak sekolah, mulai dari tidak mau sekolah, bekerja, menikah atau mengurus rumah tangga, jarak sekolah yang jauh, hingga faktor perundungan atau trauma di sekolah.
"Tidak sekolah itu bukan selalu karena tidak ada biaya. Klasifikasinya ada sekitar 18 kategori," ujarnya.
Salah satu kategori yang cukup besar adalah siswa yang memilih bekerja. Pada data tingkat SMA, kategori bekerja tercatat sekitar 2.067 siswa. Sedangkan kategori tidak mampu secara ekonomi sekitar 186 siswa.
"Kalau mereka bekerja memang bisa jadi karena faktor ekonomi, tetapi bisa juga karena mereka merasa sudah cukup dengan penghasilan yang diperoleh," jelasnya.
Ia menambahkan persoalan pendidikan tidak bisa dilihat hanya dari sisi pembiayaan seperti BOS atau BOSDA. Ada juga faktor bagaimana kondisi anak dalam pembelajaran dan perilakunya di sekolah.
Meski BOSDA tahun ini mengalami penyesuaian, pemda menilai penurunannya tidak terlalu besar. Namun ia mengakui kemungkinan dampak lebih terasa pada sekolah swasta dengan jumlah siswa sedikit.
