Disinggung mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak khususnya di Kabupaten Sleman yang disebut rendah, Arief menolak pernyataan tersebut. Menurutnya tingkat partisipasi masyarakat Sleman yang meski tidak mencapai target yang ditetapkan oleh KPU Sleman tapi tidak bisa juga dikatakan sebagai kategori rendah.
"Targetnya 80 persen, ya kalau dibilang tidak mencapai target iya benar tapi kalau dikatakan rendah tidak juga, tingkat partisipasi 75 persen itu tinggi loh. Kalau di bawah 50 persen itu baru bisa dibilang rendah," terangnya.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sleman, Sutoto Jatmiko menyampaikan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Sleman sempat terkendala terkait dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak bisa diakses. Kendalai itu membuat rekapitulasi akhirnya dilanjutkan dengan menggunakan program aplikasi lembar kerja Excel.
"Iya tadi web sirekap dan tidak bisa diakses. Sehingga menggunakan Excel dan manual saja Mungkin server down, kita hanya tahu tidak bisa diakses," ucapnya.
Baca Juga:98 Persen Suara Masuk KPU Cilegon, Helldy-Sanuji Peroleh Suara Terbanyak
Disebutkan Sutoto bahwa memang sejak semual Bawaslu RI sudah merekomendasikan untuk tidak menggunakan web atau aplikasi Sirekap. Jadi saat ini penggunaan Sirekap masih sebatas taraf uji coba saja.
Disinggung mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sleman tahun ini, Sutoto mengakui bahwa Sleman memang paling rendah dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya di DIY yang melaksanakan Pilkada yakni Bantul dan Gunungkidul. Namun ia masih enggan untuk mengungkapkan secara rinci jumlah partisipasi masyarakat yang dinilai rendah tersebut.
"Sleman paling rendah, soalnya kita hanya mencapai sekitar 75 persen. Saya kira memang sosialisasi terus harus ditingkatkan dengan melibatkan stakeholder yang ada di Sleman. Ditambah juga pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada tingkat partisipasi," tandasnya.
