"Kalau memang anda sekalian lihat langsung atau menemukan vaksin itu di rumah sakit bisa ditanyakan langsung ke Badan POM, terkait izin atau kepastian vaksin itu," ujarnya.
Sebelumnya diketahui, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman juga mempersilakan bagi rumah sakit swasta yang sudah mulai menawarkan vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Namun yang perlu diperhatikan masyarakat adalah belum adanya kepastian dari pemerintah terkait vaksin Covid-19 itu sendiri.
"Ya kalau mau menawarkan, monggo saja," kata Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo.
Joko menyoroti program vaksin untuk tenaga kesehatan yang jumlahnya dinilai belum mencukupi sejauh ini. Pasalnya menurut kabar yang diterimanya, DIY hanya akan menerima 1.500 vaksin saja.
Baca Juga:Sertifikasi Halal Vaksin Sinovac, MUI: Dokumennya Belum Lengkap
"Jadi kalau pihak swasta ada yang sudah menawarkan, mungkin punya link atau jalur sendiri. Kalau yang sudah datang ke Indonesia jumlahnya masih belum mencukupi," ungkapnya.
Lebih lanjut, dijelaskan Joko, program vaksin Covid-19 akan dibagi dua menjadi dari pemerintah dan yang dikelola swasta. Perbandingannya sekitar 30 persen untuk pemerintah dan 70 persen sisanya akan ditangani oleh swasta atau secara mandiri.
"Nah yang 30% itu program seperti kita dengar selama ini. Urutannya mulai dari nakes, tenaga pelayanan publik termasuk tentara, polisi, petugas terminal, petugas pelabuhan, petugas bandara, PBI dan baru kemudian mandiri," paparnya.
Menurutnya ada beberapa kajian ilmiah dan uji coba yang masih dilakukan secara bertahap ini belum sepenuhnya vaksin Covid-19 mempunyai efektivitas yang tinggi. Ia mengimbau memperhatikan tingkat efektivitas vaksin Covid-19 itu sebelum nantinya membeli.
"Kalau tingkat efektivitasnya saja di bawah 90%, ya tidak usah dibeli. Beli kalau yang efektivitas di atas 90%, yang juga sudah ada kajian keamanannya," pungkasnya.
Baca Juga:Brasil Batal Umumkan Hasil Efikasi Vaksin Covid-19 Sinovac, Kenapa?
