Dirinya khawatir tujuan vaksinasi bergeser jika ada komersialisme di baliknya.
"Dan akhirnya bisa jadi perdagangan lagi kan?" tanya Deddy Corbuzier.
"Betul. Ini yang jadi enggak bagus di netizen dan rakyat," jawab dr Tirta.
"Jadi maunya lu semuanya gratis?" tanya Deddy Corbuzier lagi.
Baca Juga:Kasus Covid-19 Bakal Tembus 1 Juta, dr Tirta: Hari Ini akan Jadi Sejarah
Pertanyaan itu lalu dibenarkan oleh pria kelahiran Surakarta tersebut. Ia menilai, seharusnya distribusi vaksin dilakukan sesuai urutan prioritas tanpa memandang sebesar apa perusahaan yang bisa membelinya.
Ia sendiri mengakui, opsi vaksin mandiri perusahaan akan memberi efek yang bagus bagi investasi, tetapi di sisi lain, dengan dosis yang terbatas, sasaran vaksin menjadi tidak tepat.
"Kalau dibuka opsi vaksin mandiri perusahaan, memang bagus buat investment, jelas. Secara kacamata perdagangan, keren dong. Perusahaan A, vaksinasi, berarti karyawan K3-nya [keselamatan kesehatan karyawan] ditanggung dong, dan itu akan mencitra positif investor, jelas, tapi negatifnya, karena dosisnya terbatas, berarti perusahaan yang membeli ini akan mengurangi jumlah dosis yang lain," ungkap dr Tirta.
Mendengar penjelasan tersebut, Deddy Corbuzier lantas menanyakan seperti apa urutan yang dimaksud dr Tirta, apalagi jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270 juta jiwa.
Bagi dr Tirta, masyarakat yang berhak mendapat vaksin terlebih dahulu adalah mereka yang tinggal di zona merah Covid-19.
Baca Juga:Jadi Trending Topic, Begini Kronologi Perseteruan dr Tirta dan Piel
"Yang duluan itu adalah orang-orang di daerah red zone, Pak. Cari 10 provinsi yang zona merah, ya mereka yang berhak duluan. Yang pertama kan nakes, kedua adalah kepala daerah, pejabat, ataupun orang-orang lapangan dan orang-orang lansia. Ketiga tuh guru lo, guru, guru dulu. Baru nanti setelah guru, dicari warga yang di red zone. Cari 10 kota yang red zone, itu yang harus divaksin duluan," terang dr Tirta.
