alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pejabat DPRD Bantul Tak Klarifikasi, Relawan Covid-19 Siap ke Ranah Hukum

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana | Muhammad Ilham Baktora Senin, 22 Februari 2021 | 13:47 WIB

Pejabat DPRD Bantul Tak Klarifikasi, Relawan Covid-19 Siap ke Ranah Hukum
Ketua FPRB Bantul Waljito (memegang mikrofon) memberikan orasi dalam aksi bersama relawan Covid-19 di halaman Gedung DPRD Bantul, Senin (22/2/2021). - (SuaraJogja.id/Muhammad Ilham Baktora)

"Jika memang pemakaman kami dilakukan dengan protokol anjing, tunjukkan di mana," ujar Waljito saat orasi di halaman Gedung DPRD Bantul.

SuaraJogja.id - Buntut tuduhan anggota DPRD Bantul, Supriyono, yang menyebut pemakaman Covid-19 adalah proyek untuk satuan tugas (Satgas) Covid-19 makin meruncing. Supriyono diminta untuk membuat pernyataan minta maaf kepada publik, termasuk relawan COvid-19, paling lambat 1x24 jam.

Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Bantul Waljito menegaskan, relawan dan Satgas Covid-19 meminta pertanggungjawaban Supriyono. Pihaknya meminta DPRD Bantul segera memanggil Supriyono dan mengklarifikasi pernyataan yang menyinggung Satgas Covid-19 itu.

"Kami minta DPRD segera menindak tegas dengan memanggil dan segera melakukan klarifikasi karena pernyataan ini membentuk opini publik yang tidak baik. Jika memang pemakaman kami dilakukan dengan protokol anjing, tunjukkan di mana," ujar Waljito saat orasi di halaman Gedung DPRD Bantul, Senin (22/2/2021).

Relawan Covid-19 mendatangi kantor DPRD Bantul, mendesak pejabat DPRD Bantul, Supriyono, untuk meminta maaf, Senin (22/2/2021). - (SuaraJogja.id/Muhammad Ilham Baktora)
Relawan Covid-19 mendatangi kantor DPRD Bantul, mendesak pejabat DPRD Bantul, Supriyono, untuk meminta maaf, Senin (22/2/2021). - (SuaraJogja.id/Muhammad Ilham Baktora)

Waljito menuturkan, relawan meminta 1x24 jam kepada Supriyono untuk melakukan permintaan maaf.

Baca Juga: Pemakaman Covid-19 Dituduh Proyek, Relawan Bawa "Peti Mati" ke DPRD Bantul

"Kami menuntut agar dia segera meminta maaf kepada masyarakat, termasuk secara kelembagaan. Kami minta permintaan maaf dilakukan 1x24 jam. Jika selama itu tidak ada permintaan maaf, maka akan kami ambil langkah hukum. Kita laporkan karena dia sudah menghasut," jelas dia.

Waljito menambahkan, langkah hukum yang diambil menyusul tuduhan Supriyono mengarah pada penghasilan dan diduga memberitakan berita hoaks.

"Hal ini jelas, dia sudah melakukan hasutan dan [dugaan] menyebar berita hoaks. Jangan sampai dari pernyataan tersebut menggiring opini publik," jelas dia.

Hal senada disampaikan Komandan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Pristiawan Buntoro. Ia menilai bahwa pernyataan pejabat publik ini berpengaruh ke masyarakat.

"Supriyono ini kan pejabat publik, jangan sampai pernyataan dia ini memperkuat orang-orang yang anti Covid-19, sehingga DPRD Bantul dan juga provinsi segera mengambil sikap," terang Pristiawan.

Baca Juga: Viral Pejabat Bantul Tuduh Pemakaman Covid-19 Cuma Proyek, BPBD DIY Murka

Pristiwan khawatir, jika Supriyono tak meminta maaf, akan timbul preseden buruk, dan pernyataannya menjadi opini publik, terutama bagi masyarakat yang sampai hari ini tidak percaya adanya Covid-19.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait