SuaraJogja.id - Pemerintah, termasuk Pemda DIY harus terus gencar mensosialisasikan vaksinasi COVID-19 dalam rangka memutus mata rantai penularan virus tersebut. Sebab meski saat ini vaksinasi sudah masuk tahap kedua, berdasarkan survey CSIS Indonesia pada periode 13-18 Januari 2021, masih ada sekitar 29,5 persen warga DIY yang tidak percaya kemanjuran vaksin COVID-19.
Angka tersebut memang jauh lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta. Berdasarkan survey yang sama, 42,5 persen warga ibukota tidak percaya terhadap kemanjuran vaksin COVID-19.
"Karenanya pengembangan vaksin perlu disampaikan secara benar. Informasi harus dikelola dengan baik agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus naik, termasuk skenario penangganan covid-19," ungkap anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta dalam diskusi Pemanfaatan IT dalam Sosialisasi Bahaya COVID-19 dan Vaksinasi, Sabtu (20/03/2021).
Meski ketidakpercayaan warga DIY masih cukup besar, ketersediaan mereka untuk divaksin tinggi. Dari survey disebutkan sekitar 70,8 persen warga DIY bersedia divaksin. Angka ini juga jauh lebih besar dibandingkan 56,3 persen warga DKI Jakarta.
Baca Juga:Dukung UMKM Lewat SiBakul, Gojek Kerja Sama dengan DIY Beri Gratis Ongkir
Tingkat kepatuhan warga DY dalam mematuhi protokol kesehatan (prokes), terutama pemakaian masker juga cukup tinggi. Masuk tujuh propinsi terbaik, 93,8 persen warga DIY patuh memakai masker. DIY berada di peringkat ketiga kepatuhan memakai masker setelah Bali (98,3 persen) dan Kalimantan Utara (95 persen).
Selain tiga propinsi tersebut, Jatim berada di peringkat keempat dengan angka kepatuhan memakai masker mencapai 86,7 persen. Disusul Kalimantan Tengah 86,4 persen, Bangka Belitung 86 persen dan Jambi 85,7 persen.
"Tantangan pemerintah adalah meningkatkan terus kepercayaan pemerinah pada masyarakat atas informasi tentang covid, termasuk vaksin agar masyarakat tidak lebih percaya pada hoaks. Sehingga instruksi pemerintah lebih dipatuhi. Media digital potensial sekali digunakan untuk edukasi," tandasnya.
Sukamta menambahkan, DPR RI berharap pemerintah menyiapkan sumber-sumber yang tidak hanya pasif. Kominfo diyakini memiliki banyak pihak yang kompeten untuk memberikan informasi yang benar tentang penanganan COVID-19, termasuk vaksinasi.
Apalagi saat ini banyak variasi media yang banyak dijadikan rujukan. Karena itu Kominfo didoronh punya layanan yang proaktif.
Baca Juga:DIY Perpanjang PTKM Mikro, Mahasiswa Diperbolehkan Kuliah Luring
"Kalau informasi dianggap normatif maka bisa merukuk pada orang atau tokoh yang dipercaya bisa memebrikan informasi yang valid. Dengan akses informasi yang baik dan benar maka akan memberikan pengambilan dan sikap yang benar. Apalagi warga diy secara kolektif cerdas. Mudah-mudahan diy terus menjadi warga yang terinformasi menjadi baik dan benar," tandasnya.
Sementara pengamat TI, Roy Suryo mengungkapkan sosialiasi menggunakan media yang berbeda sangat dibutuhkan dalam penanganan COVID-19. Sosialisasi bisa disesuaikan dengan usia target masyarakat.
"Masyarakat aksesnya informasi mudah. Pemerintah terlambat dalam memberikan informasi. Akibatnya informasi dicari atau datang atau malah dibuat sendiri oleh masyarakat. Ini yang harus ditangani," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
