SuaraJogja.id - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali yang diterapkan sejak 3 Juli 2021 lalu akhirnya membawa dampak pada keberlangsungan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DIY. Pembatasan mobilitas masyarakat dan jam operasional membuat 50 persen atau sekitar 10 ribu dari total 20 ribuan PKL di DIY terpaksa tutup dan tidak berjualan.
"PKL terpaksa tidak jualan karena kehabisan modal, mereka tidak tahu kapan bisa buka lagi, semuanya terpukul di masa ppkm [darurat] ini," ujar Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DIY Mukhlas Madani dalam wawacara daring, Jumat (09/07/2021).
Sedangkan PKL yang masih bertahan, menurut Mukhlas, kehilangan penghasilkan hingga 70 persen lebih. Sepinya pembeli sejak seminggu terakhir membuat dagangan mereka tak laku terjual.
Apalagi sejak PPKM, sektor wisata dan pendidikan belum juga dibuka. Padahal keduanya menjadi konsumen utama PKL di DIY.
Baca Juga:Pecat 8 Oknum Dishub Pelanggar PPKM Darurat, Anies: Ini Pelajaran Bagi Semuanya
Kondisi yang memprihatinkan juga terjada pada nasib PKL di Malioboro. Kebijakan Pemkot untuk melarang PKL jualan membuat mereka semakin tidak memiliki penghasilan.
"Tidak semua PKL bisa berjualan secara online atau takeaway seperti angkringan dan penjual pinggir jalan," ujarnya.
Mukhlas menambahkan, hingga saat ini PKL belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah daerah. Hanya belas kasihan dari pihak swasta yang sedikit membantu mereka.
Karenanya diharapkan Pemda baik di propinsi maupun kabupaten/kota memperhatikan nasib PKL. Stimulan ataun bantuan dalam bentuk lain sangat dibutuhkan saat ini.
"Kalau pun tidak, bantuan untuk hidup sembako dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada bantuan[dari pemda]. Kami menggandeng mitra untuk membantu mereka. Kalau dari pemerintah belum ada," tandasnya.
Baca Juga:Viral Oknum Petugas di Bandung Tarik Pungli di Pos Penyekatan, Begini Nasibnya Sekarang
Sebelumnya Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih mengungkapkan Dinsos DIY juga melakukan refocusing anggaran di tingkat daerah. Penyisiran anggaran dilakukan untuk mencari pos angggaran yang bisa disalurkan kepada warga yang terdampak PPKM Darurat.
"Kita kan sudah jalan program blt, sembako sama kegiatan. Kita sisir anggaran juga, refocusing mana yang bisa digunakan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
