SuaraJogja.id - Nelayan di Kabupaten Bantul mengapresiasi pemisahan Dinas Kelautan dan Perikanan dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP). Dengan demikian, Dinas Pertanian dan Pangan akan berdiri sendiri.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bantul, Suyanto menyampaikan, pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu usulannya. Usulan itu disampaikan kepada Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat resmi menjabat sebagai bupati.
"Kami sangat senang dan mendukung karena memang pembentukan dinas itu kami yang minta saat audiensi dengan Pak Halim saat dilantik jadi bupati," tutur Suyanto kepada SuaraJogja.id, Selasa (31/8/2021).
Menurutnya, pembentukan dinas baru tersebut penting karena selaras dengan visi misi Gubernur DIY Sri Sultan HB X yakni abad samudera hindia. Mengingat Kabupaten Bantul punya potensi hasil laut yang dapat dimanfaatkan.
Baca Juga:CPNS Wajib Tes Swab Antigen atau PCR, BKPP Bantul: Belum Ada Tindak Lanjut
"Artinya Dinas Kelautan dan Perikanan mutlak diperlukan untuk mengampu kegiatan warga pesisir," ungkapnya.
Sejatinya nelayan tak mempersoalkan penggabungan atau pemisahan dinas tersebut. Kendati demikian, jika Dinas Kelautan dan Perikanan sudah terealisasi dianggap bisa lebih membantu para nelayan.
Pasalnya, dari sisi anggaran, sambung Suyanto, akan lebih optimal. Selama ini anggaran untuk nelayan belum maksimal karena harus berbagi dengan sektor pertanian.
"Jika berdiri sendiri kan secara anggaran untuk nelayan-nelayan bisa lebih maksimal. Sebab selama ini anggaran di sektor kelautan kalah dengan yang pertanian," ujarnya.
Ia mengatakan, ke depannya Dinas Kelautan dan Perikanan bisa menganggarkan sendiri, membuat program, dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, kesejahteraan nelayan dan pengusaha perikanan bisa maksimal.
Baca Juga:55 Persen Warga Bantul Urung Divaksin, Pemkab Bantul Beberkan Kendalanya
"Harapannya bisa memajukan perikanan di Bantul, terutama sektor perikanan tangkap dan budidayanya. Begitu juga yang pengolahan dan pemasaran didukung fasilitas yang diberikan dinas," katanya.
Ihwal anggaran untuk nelayan, diakuinya, dia tidak tahu berapa nominalnya. Namun, selama 1,5 tahun terakhir ini tidak ada anggaran pada sektor kelautan karena dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Saya tidak tahu pasti (anggaran yang diberikan dinas) karena di tingkat bawah. Untuk akhir-akhir kami enggak menerima bantuan anggaran karena pandemi Covid-19," imbuhnya.
