SuaraJogja.id - Rencana penerapan aplikasi PeduliLindungi di seluruh destinasi wisata yang ada khususnya di Kabupaten Sleman dinilai masih belum akan maksimal. Hal itu mengingat masih ada sejumlah blank spot atau kawasan wisata yang belum menyediakan jaringan internet secara memadai.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman Suparmono mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan Pemkab Sleman telah mengusulkan alternatif lain terkait masalah itu. Salah satunya dengan diperbolehkannya wisatawan menggunakan atau menunjukkan kartu vaksin.
"Di surat Bupati kemarin yang dikirimkan kepada Pak Menteri (Menko Marves, Menkes) kan tetap ada klausul kalau daerah-daerah yang blank spot tetep boleh diperbolehkan pakai kartu vaksin dulu istilahnya menunjukkan kartu vaksin. Permohonan kita seperti itu," kata Suparmono saat dihubungi awak media, Rabu (8/9/2021).
Pria yang akrab disapa Pram itu menyebutkan, sebenarnya semua destinasi wisata di Bumi Sembada telah mendapatkan pembekalan teknis mengenai penerapan aplikasi PeduliLindungi. Termasuk dengan membagikan barcode yang nantinya digunakan untuk dipindai atau discan.
Baca Juga:Ini Arti Warna Status Vaksinasi di dalam Platform PeduliLindungi
"Kalau intinya 2-3 hari lalu kita semua destinasi sudah membagikan teknis nanti caranya download QR code ya. Kita sudah bagikan semua," ucapnya.
Kendati begitu, Pram tetap menilai, dibutuhkan jalan keluar jangka panjang dari pemerintah. Khususnya untuk memberikan jangkauan internet di sejumlah objek wisata yang masuk blank spot tadi.
"Jangka panjang pemerintah harus mencarikan jalan keluar yang blank spot itu kemudian ada sinyal gitu. Biar PeduliLindungi bisa dipakai efektif bener oleh masyarakat," imbuhnya.
Ia menuturkan sejauh ini di Sleman sendiri memang ada beberapa destinasi wisata yang susah sinyal atau terkendala koneksi internet. Di antaranya ada di sejumlah objek wisata di lereng Merapi.
"Di beberapa lereng Merapi, Kali Adem itu blank spot, Turgo lalu di Candi Ijo. Tapi masalahnya tidak sekadar blank spot ya mas. Kadang providernya yang katakanlah di Cangkringan atas itu tidak semua provider di situ sinyalnya bagus. Hanya satu provider yang bagus yang lain engga. Itu kan juga ganggu proses itu," terangnya.
Baca Juga:Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Diduga Penyebabnya Karena Ini
Pemenuhan kebutuhan terkait koneksi internet di objek-objek wisata yang ada itu, kata Pram memang sudah menjadi tugas dari pemerintah. Namun untuk sementara dalam waktu dekat ini, kartu vaksin dianggap menjadi solusi yang tepat.
"Ya itu saya rasa menjadi tugas pemerintah untuk gimana caranya agar ada jalan keluar (agar tidak blank spot) tapi jalan keluar sekarang yang kita mintakan dengan Kementerian ya pakai kartu vaksin dulu," sebutnya.
Ia menilai para pengelola destinasi wisata di wilayahnya telah siap untuk menerapkan aplikasi PeduliLindungi tersebut. Namun memang kendala jaringan internet tadi perlu perhatikan lebih lanjut.
Selain itu diperlukan juga koordinasi terkait data yang nantinya akan muncul di aplikasi PeduliLindungi pada objek wisata itu. Koordinasi itu perlu dilakukan antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan juga Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Saya rasa mereka sudah siap. Tapi kan kemudian untuk bisa itu (mengakses PeduliLindungi) kan Kementerian Pariwisata harus koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi yang untuk nanti bisa pakai itu tentu yang mestinya sudah terdaftar di Kementerian Pariwisata. Kalau saya begitu PeduliLindungi jalan, Insyaallah temen-temen (pelaku pariwisata) Sleman sudah siap," tandasnya.
Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan rencana pemerintah untuk bisa memperluas penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
"Ke depan penggunaan platform PeduliLindungi nanti akan terus digunakan dan diluaskan, sehingga diwajibkan bagi seluruh akses publik yang melakukan penyesuaian tanpa terkecuali," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube Kemenko Marves, Senin (30/8/2021).
Perlu diketahui bahwa PeduliLindungi merupakan platform atau aplikasi yang sebelumnya dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian BUMN.
