3. Peri ketuhanan
4.Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat
Moh Yamin juga menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yakni:
Baca Juga:Pembukaan UUD 1945, Sejarah Hingga Rincian Makna Isi Per Alenia
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Baca Juga:10 Pilar Demokrasi Indonesia Sebagai Dasar Konstitusional
Rumusan IV: Piagam Jakarta
Sebanyak 8 orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk Panitia Sembilan bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan negara dan agama.
Anggota BPUPKI terbelah dalam menentukan hubungan negara dan agama. Golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam, sementara golongan kebangsaan menginginkan bentuk negara sekuler, yakni negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan dua golongan ini dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen Rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang juga disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
Rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan).
Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa.
Rumusan dengan penomoran
1.Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
